Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Hakim Agung Tak Takut Disadap KPK

Kompas.com - 23/01/2013, 15:29 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon hakim agung Sumardidjatmo menjadi satu-satunya calon hakim agung yang bersedia disadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru ini mengaku tidak takut disadap selama penyadapan itu sudah diatur dalam Undang-undang. Hal tersebut terungkap saat Sumardidjatmo ditanya oleh Anggota Komisi III Fraksi PKS Indra soal kesediannya disadap KPK dalam uji kelayakan dan kepatutan di Gedung Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu (23/1/2013).

"Sepanjang sudah menjadi undang-undang resmi, saya setuju," ujarnya.

Ia mengaku, selama hakim itu jujur dan penyadapan tidak diperuntukkan tujuan tertentu, maka penyadapan terhadap hakim agung tidak masalah. Ia pun berpendapat agar penyadapan hanya dilakukan pada saat jam kerja. "Tetapi, hari-hari raya dan saat bersama keluarga, mohon maaf jangan disadap. Saya sepakat pada intinya," kata  Sumardidjatmo.

Mendengar jawaban itu, Indra langsung mengapresiasi kesediaan Sumardidjatmo. "Saya apresiasi jawaban Bapak. Karena dari sekian banyak calon hakim agung yang kami tes, tidak ada satu pun yang berani menjawab. Hanya Anda yang menjawab dan menyatakan bersedia. Terima kasih," kata Indra.

Namun, jawaban Sumardidjatmo ini ternyata tidak memuaskan Anggota Komisi III lain, yaitu Didi Irawadi Syamsudin dari Fraksi Partai Demokrat. "Jawaban Saudara calon masih kurang meyakinkan. Bapak bilang hanya pada jam kerja saja, padahal sering kali penyuapan itu terjadi pada jam-jam pagi, malam, dan dini hari. Kami ingin argumentasi lebih meyakinkan," kata Didi.

Sumardidjatmo kembali menyatakan, dirinya tidak bermasalah kapan pun dilakukan penyadapan selama sesuai dan diatur dalam undang-undang. "Kalau selamanya disadap apa tidak mengganggu privasi," ujarnya.

Selain itu, menurutnya, alasan penyadapan harus kuat dan benar-benar karena ada indikasi perbuatan tercela. "Aksesnya saya setuju, sepanjang alasannya cukup dan Undang-undang mengatur," kata Sumardidjatmo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Nasional
Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Nasional
Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Nasional
5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com