Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Daming Bikin Calon Hakim Agung Hati-hati

Kompas.com - 22/01/2013, 19:02 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peristiwa yang menimpa calon hakim agung Muhammad Daming Sunusi menjadi pelajaran bagi calon hakim agung lainnya. Daming diusulkan untuk diberhentikan oleh Komisi Yudisial (KY) setelah penyataannya terkait kasus pemerkosaan dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, pekan lalu. Pernyataan Daming yang menyatakan pelaku dan korban perkosaan sama-sama menikmati, memang memicu kontroversi. Para hakim yang menjalani tes calon hakim agung pun menjadi berhati-hati. Salah satunya adalah Hamdi, hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Hamdi merupakan salah satu calon yang diuji Komisi III DPR pada hari Selasa (22/1/2013). Anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Indra bahkan sempat menuding Hamdi terlalu berhati-hati.

"Tampaknya Anda sangat berhati-hati sekali dalam menjawab tes uji kali ini. Saya anggap ini sebagai sikap positif karena hakim tidak boleh gegabah," ujar Indra.

Pernyataan Indra ini langsung disambut dengan penjelasan Hamdi. Dengan sedikit malu, Hamdi meminta agar anggota Dewan mengerti posisinya sebagai hakim yang kerap diawasi Komisi Yudisial (KY). Saat ditanyakan oleh Anggota Komisi III lain dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, Hamdi kembali hati-hati.

"Saya mau tanya soal vonis Angie. Kalau Anda menangani perkara itu, apakah akan meringankan atau menambah hukumannya mengingat vonis Angie dinilai terlalu ringan?," tanya Bambang.

"Saya takut Pak, takut dipanggil Komisi Yudisial. Saya tidak boleh komentar mengenai kasus yang sudah terjadi, apalagi dalam kasus ini," ujar Hamdi.

Pernyataan Hamdi yang berkali-kali mengaku takut diperiksa KY ini pun mengundang tawa beberapa anggota Komisi III. "Ha-ha-ha pasti takut kayak Daming," seloroh salah seorang anggota Dewan.

Sekitar satu jam uji kelayakan dan kepatutan mencapai penghujung. Pimpinan rapat yakni Aziz Syamsuddin pun mempersilakan Hamdi untuk menyampaikan kalimat penutupnya. Lagi-lagi, Hamdi mengulang kehati-hatiannya.

"Saya kira cukup, saya sangat berhati-hati di forum terhormat. Saya tidak bisa bayangkan dalam hidup saya bisa duduk di sini. Ketika dibentuk KY, itu 180 derajat saya tidak pernah bermimpi bisa sampai di sini. Terima kasih," tutur Hamdi.

Tarik napas

Lain lagi dengan calon hakim agung Yakup Ginting. Yakup merupakan hakim Pengadilan Tinggi Makassar. Sebelum masuk ke ruang rapat Komisi III, Yakup tampak merapikan jasnya di bangku luar ruangan. Ia pun berkali-kali menghela napas panjang untuk menghilangkan rasa gugupnya. Begitu memasuki ruangan, Yakup memang terlihat cukup lantang menjawab sejumlah pertanyaan anggota Komisi III. Usai mengikuti uji kepatutan dan kelayakan, Yakup langsung didatangi wartawan. Seketika, Yakup kembali tegang padahal hanya ditanya soal posisi terakhirnya sebagai hakim.

"Saya hakim pengadilan tinggi Yogya," ujar Yakup terburu-buru masuk ke dalam ruang tunggu.

Ditunggu beberapa lama, Yakup sama sekali tidak ke luar dari ruangan itu. Berkali-kali ia terus menyeruput cangkir teh di depannya. Tampaknya, para calon hakim agung tak mau berbuat kesalahan lagi setelah kasus Daming.

Hingga kini, Komisi III sudah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 22 calon hakim agung. Besok, Rabu (23/1/2013), seleksi akan kembali dilanjutkan untuk dua calon hakim agung yang tersisa. Selanjutnya, Komisi III akan memilih delapan hakim agung baru.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Nasional
    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    Nasional
    'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

    "Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

    Nasional
    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Nasional
    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

    Nasional
    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Nasional
    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Nasional
    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Nasional
    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Nasional
    'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    "Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    Nasional
    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com