Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cicipi Rutan Guntur, Hartati Enggan Kembali ke Rutan KPK

Kompas.com - 21/01/2013, 16:47 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Terdakwa kasus dugaan penyuapan kepengurusan hak guna usaha (HGU) perkebunan di Buol, Sulawesi Tengah, Hartati Murdaya Poo, meminta tetap ditahan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berlokasi di Kompleks Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan.

Dia enggan dikembalikan ke rutan yang berlokasi di basement Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, setelah dipindahkan ke Guntur akibat banjir. Pihak Hartati khawatir basement KPK akan kebanjiran lagi. "Mengingat KPK kebanjiran, tahanan hampir kesetrum, kami memohon agar ditempatkan di tempat yang sekarang ini saja, di Guntur, dan perlu penetapan majelis," kata pengacara Hartati, Denny Kailimang, kepada majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (21/1/2013).

Menanggapi permintaan Hartati ini, majelis hakim Pengadilan Tipikor menyerahkan keputusannya kepada jaksa KPK. Perwakilan jaksa KPK pun menjawab, pihaknya akan mengembalikan Hartati ke rutan di basement Gedung KPK setelah perbaikan pascabanjir selesai.

"Ini masalah teknis, kalau selesai, nanti dipindahkan lagi, sifatnya hanya sementara," ujar jaksa.

Mendengar jawaban ini, tim pengacara Hartati bersikukuh agar tidak dipindahkan lagi ke basement KPK. "Ini ibu trauma. Alangkah lebih tepatnya ditetapkan untuk tetap di Rutan Guntur," ujarnya.

Meskipun demikian, majelis hakim tetap menyerahkan keputusan tersebut kepada jaksa KPK. Pihak Hartati kemudian diminta berkoordinasi lagi dengan jaksa KPK.

Seperti diberitakan sebelumnya, sembilan tahanan KPK, termasuk Hartati, dipindahkan ke Rutan Guntur dari basement Gedung KPK akibat banjir. Selama di Rutan Guntur, Hartati satu sel dengan mantan pejabat Kementerian Kesehatan, Ratna Dewi Umar.

Ada pula dua tahanan wanita lainnya yang ditempatkan dalam sel terpisah, yakni Neneng Sri Wahyuni dan Miranda S Goeltom. Juru Bicara KPK Johan Budi secara terpisah mengatakan, sembilan tahanan tersebut kemungkinan akan dikembalikan lagi ke rutan ke basement Gedung KPK pada pekan depan.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Hartati dan Dugaan Suap Bupati Buol

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com