Demokrat: Manuver Rizal Konspiratif

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat bidang Komunikasi Publik I Gede Pasek Suardika menilai langkah yang diambil Rizal Mallarangeng sangat konspiratif. Hal ini menyusul pernyataan Rizal yang menyebutkan adanya pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dengan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo terkait proyek Hambalang.

"Langkah dan manuver Rizal Mallarangeng belakangan ini sangat konspiratif dan selalu menyerang Demokrat. Saya sangat sesalkan kenapa niat membela saudara kok digunakan untuk menyerang partai lain. Semua juga tahu Rizal itu orang Golkar saat ini," ujar Pasek, Kamis (10/1/2013), di Jakarta.

Pasek menilai tuduhan adanya pertemuan antara Menkeu dengan Anas untuk Hambalang adalah tidak benar. Ia pun menuding Rizal tengah mengalihkan isu. "Jelas terlihat ada agenda partainya dalam statement-statement Rizal. Menkeu diserang terus kan tidak terlepas dari kasus divestasi saham Newmont, dan Anas diserang karena agenda politik 2014," imbuh Pasek.

Menurut Pasek, logika konspiratif yang biasa dipakai dalam politik tidak pas dan pantas jika dipakai di bidang hukum. "Hukum itu bicara alat bukti, fakta hukum, tempos delicti, locus delicti, mens rea dan lainnya," katanya.

Pasek menyarankan agar Rizal fokus saja ke pembelaan kakaknya, Andi Mallarangeng dan jangan merangkap menjadi konsultan politik atau politisi tidak sehat.

"Kami berusaha diam tidak menanggapi selama ini. Tapi kok terus-terusan menyerang dan membangun peradilan opini terhadap ketua umum kami," imbuh Ketua Komisi III DPR ini.

Rizal Mallarangeng sebelumnya meminta Menkeu Agus Martowardoyo untuk mengungkapkan secara jujur alasan yang melatarbelakangi kejanggalan penyetujuan kontrak tahun jamak (multiyears) anggaran proyek Hambalang.

Menurut hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Menkeu telah melanggar peraturan perundang-undangan dalam menyetujui permohonan anggaran Hambalang tersebut. Permohonan kontrak tahun jamak Hambalang disetujui Menkeu dan Dirjen Anggaran saat itu, Anny Ratnawati (sekarang Wakil Menteri Keuangan) meskipun hanya ditandatangani Sekretaris Menpora Wafid Muharam dengan mengatasnamakan Menpora tanpa ada pendelegasian wewenang dari Menpora.

"Menteri Agus jujur saja. Jika jujur, kasus Hambalang ini akan terungkap semua," kata juru bicara keluarga Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, saat ditemui di Wisma Proklamasi Jakarta, Rabu (9/1/2013).

Menurut Rizal, persetujuan anggaran tahun jamak Hambalang sebesar Rp 1,2 triliun itu sangat terburu-buru. Berdasarkan data audit BPK, katanya, pada 15 November 2010, Anny telah menolak permohonan anggaran tahun jamak yang diajukan Kementerian Pemuda dan Olahraga tersebut. Namun, lanjutnya, sebulan kemudian, tepatnya 6 Desember 2010, Anny seolah berubah pikiran dan langsung menyetujui permohonan anggaran untuk pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat.

Rizal bahkan menyebutkan, ada informasi yang harus didalami KPK terkait kejanggalan ini. Sebelum penyetujuan anggaran, kata Rizal, ada pertemuan antara Menkeu dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Hotel Ritz-Carlton. Hadir pula dalam pertemuan itu, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, dan Direktur PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso.

"KPK jangan melupakan fakta ini, bahwa ada pertemuan antara Pak Agus, Anas, Mahfud Suroso, dan Nazaruddin di sebuah restoran di Hotel Ritz-Carlton. Tiga orang tadi mendesak agar perubahan menjadi multiyears disetujui," ungkap Rizal.

Berita terkait, baca:
SKANDAL PROYEK HAMBALANG