Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Batal Gelar Tes Urin terhadap Calon Hakim Agung

Kompas.com - 10/01/2013, 15:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan seleksi terhadap 24 calon hakim agung hari ini, Kamis (10/1/2013). Seleksi dimulai dengan pembuatan makalah hakim agung gelombang pertama. Sementara itu, rencana untuk melakukan tes urine pada calon hakim agung tersebut batal dilakukan.

"Ketika dikaji lebih mendalam, itu dianggap terlalu berlebihan untuk fungsi kita di DPR. Tes itu sebenarnya sudah selesai di Komisi Yudisial," ujar Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, tes kesehatan para calon hakim agung ini tidak dapat disamakan dengan tes kesehatan pada umumnya. "Kami melihat itu terlalu berlebihan karena para hakim agung usianya sudah relatif sepuh. Dengan demikian, menilai kadar kesehatan para hakim agung berbeda dengan para atlet," katanya.

Setelah adanya masalah pada beberapa hakim agung, Komisi III mengaku akan lebih ketat melakukan penyeleksian. Untuk itu, kata Pasek, rekam jejak para calon telah ditelusuri dengan teliti. Namun, masyarakat yang pernah berurusan langsung dengan para calon hakim pun diminta ikut andil memberikan rekam jejak 24 calon hakim agung tersebut.

"Mereka yang pernah mungkin dirugikan, diperas, silahkan beri masukan pada kami sehingga bukti-bukti itu bisa menjadi bahan utama kita untuk mengkaji," ujarnya.

Para calon hakim agung ini akan dipilih untuk mengisi 8 kursi hakim agung yang telah pensiun. Menurut Indra, proses seleksi hari ini akan diawali dengan pembuatan makalah dari para calon hakim agung. Pada 14-16 Januari 2013, seleksi sudah mulai memasuki tahapan uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com