Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Targetkan e-KTP Rampung 2013

Kompas.com - 07/01/2013, 16:14 WIB
Sandro Gatra

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menargetkan seluruh pencetakan hingga distribusi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP di seluruh wilayah Indonesia sudah rampung sekitar bulan Juni 2013.

"Saya menargetkan pertengahan tahun ini semua KTP sudah dicetak yang 172 juta itu dan semua sudah didistribusikan. Tidak usah tunggu akhir tahun," kata Gamawan di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (7/1/2013).

Gamawan mengatakan, perkembangan proyek e-KTP sudah melebihi target. Dia memberi contoh target distribusi hingga akhir 2012 sudah mencapai 90 juta e-KTP dari target 40 juta e-KTP. Selain itu, pembuatan blank card sudah mencapai 150 juta kartu dari target 144 juta kartu.

Akibatnya, kata Gamawan, pemerintah berhutang kepada konsorsium lantaran sisa anggaran baru dikucurkan di 2013. Selain itu, kata dia, pencetakan seluruh materi e-KTP belum bisa dilakukan seluruhnya di 2012 lantaran keterbatasan dana.

Untuk antisipasi masyarakat yang belum memegang e-KTP, tambah Gamawan, telah dibuat peraturan presiden dan sudah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam perpres itu, kata dia, KTP lama masih berlaku sampai Desember 2013 .

Gamawan menambahkan, untuk saat ini tengah dilakukan pendataan penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP. Pasalnya, pemerintah memprediksi ada sekitar 180 juta sampai 185 juta orang yang berhak memiliki KTP. Saat ini, perekaman sudah mendekati 175 juta penduduk.

"Jadi tinggal kita mencari yang selisih 10 juta ini kemana dia. Mungkin tinggal di cari 100 orang per desa yang belum terdaftar," pungkas Gamawan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

    Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

    Nasional
    Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

    Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

    Nasional
    DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

    DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

    Nasional
    Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

    Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

    Nasional
    PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

    PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

    Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

    Nasional
    Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

    Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

    Nasional
    Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

    Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

    Nasional
    BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

    BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

    Nasional
    Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

    Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

    Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

    Nasional
    Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

    Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

    Nasional
    Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

    Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

    Nasional
    PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

    PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

    Nasional
    Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

    Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com