Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY "Blusukan", Pencitraan Politik Merakyat?

Kompas.com - 05/01/2013, 16:54 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Aksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) blusukan ke perkampungan nelayan di kawasan Tangerang, Jumat (4/1/2013), dinilai merupakan pencitraan gaya politik orang nomor satu di negeri ini. Dengan blusukan, Presiden Yudhoyono seolah menepis anggapan "politik tinggi" atau politik elitis yang selama ini melekat.

Demikian disampaikan pengamat politik dari Soegeng Sarjadi Syndicate, Sukardi Rinakit, Sabtu (5/1/2013), di Jakarta. "Pak SBY ingin mengakhiri masa jabatannya dengan baik. Selama ini anggapan terlalu formalitis dan high politic mulai ditampik dengan kembali ke rakyat. Kegiatan blusukan ini untuk menepis citra politik tinggi itu," ujar Sukardi.

Ia melihat tindakan yang dilakukan Presiden ini bisa berdampak tidak langsung bagi partai besutan SBY, Partai Demokrat. Partai yang kini krisis akan tokoh politik itu akan sedikit terbantu dengan blusukan yang dilakukan Presiden Yudhoyono.

"Ini bagian dari stategi untuk endorser karena Demokrat enggak punya calon lagi untuk kembali menyentuh rakyat. Tindakan blusukan itu bisa mendongkrak Demokrat dan siapa pun calon yang akan dicalonkan SBY," ujarnya.

Selain itu, Sukardi juga melihat gaya blusukan yang dilakukan Presiden ini merupakan salah satu bentuk dari efek Jokowi. Model blusukan ini pun ditengarai akan banyak ditiru dalam model pemilu di daerah-daerah.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa menyatakan bahwa aksi blusukan Presiden Yudhoyono sama sekali tidak terkait dengan Partai Demokrat. "Itu tindakan yang dilakukan atas kesadaran pribadi Presiden. Bukan karena ingin mengangkat Demokrat," kata Saan saat dijumpai di Warung Daun, Cikini.

Seperti diberitakan, Presiden mendatangi Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Jumat pagi tanpa memberi tahu terlebih dulu kepada para pejabat setempat.

Saat iring-iringan Presiden dan para menteri bergerak menuju tempat itu, tidak ada sterilisasi jalan. Tak ada pula petugas kepolisian dan TNI yang berjaga-jaga di sepanjang jalan. Bahkan, ada beberapa polisi yang asyik duduk-duduk. Warga tetap beraktivitas seperti biasa. Ada yang mandi, mencuci pakaian, hingga buang hajat di salah satu kali yang dilintasi Presiden.

Warga pun tampak kebingungan melihat iring-iringan kendaraan. Rombongan kemudian berhenti di persimpangan tak jauh dari gapura tanda memasuki Desa Tanjung Pasir. Tak ada penyambutan Presiden oleh para pejabat setempat.

Setelah melihat Presiden dan Ny Ani Yudhoyono turun dari mobil, puluhan warga lalu berkerumun. Jumlahnya terus bertambah setelah kabar menyebar. Setelah berjabat tangan dengan warga, Presiden lalu mendatangi Teras Bank Rakyat Indonesia.

Di sana, politisi Partai Demokrat itu menanyakan implementasi program pemerintah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Setelah itu, Presiden melihat kondisi perkampungan.

Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal lebih agresif melakukan kunjungan kerja menemui rakyat di sejumlah daerah pada sisa masa jabatannya hingga 2014. Selain itu, kegiatan seremonial dan protokoler juga bakal berkurang. "Presiden SBY akan memakai waktu terbaiknya dalam dua tahun ke depan untuk 'turba' alias turun ke bawah," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa di Jakarta, Jumat (4/1/2013), kepada Kompas.com.

Turba adalah sebutan lain dari blusukan yang mulai dipopulerkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Daniel mengatakan, ke depan, kunker Presiden akan lebih banyak dilakukan tanpa pemberitahuan mengenai tujuannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

    Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

    Nasional
    Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

    Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

    Nasional
    Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

    Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

    Nasional
    Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

    Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

    Nasional
    Nasib Pilkada

    Nasib Pilkada

    Nasional
    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

    Nasional
    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

    Nasional
    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

    Nasional
    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

    Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

    Nasional
    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

    Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

    Nasional
    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

    Nasional
    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

    Nasional
    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

    Nasional
    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com