Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY "Blusukan", Pencitraan Politik Merakyat?

Kompas.com - 05/01/2013, 16:54 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Aksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) blusukan ke perkampungan nelayan di kawasan Tangerang, Jumat (4/1/2013), dinilai merupakan pencitraan gaya politik orang nomor satu di negeri ini. Dengan blusukan, Presiden Yudhoyono seolah menepis anggapan "politik tinggi" atau politik elitis yang selama ini melekat.

Demikian disampaikan pengamat politik dari Soegeng Sarjadi Syndicate, Sukardi Rinakit, Sabtu (5/1/2013), di Jakarta. "Pak SBY ingin mengakhiri masa jabatannya dengan baik. Selama ini anggapan terlalu formalitis dan high politic mulai ditampik dengan kembali ke rakyat. Kegiatan blusukan ini untuk menepis citra politik tinggi itu," ujar Sukardi.

Ia melihat tindakan yang dilakukan Presiden ini bisa berdampak tidak langsung bagi partai besutan SBY, Partai Demokrat. Partai yang kini krisis akan tokoh politik itu akan sedikit terbantu dengan blusukan yang dilakukan Presiden Yudhoyono.

"Ini bagian dari stategi untuk endorser karena Demokrat enggak punya calon lagi untuk kembali menyentuh rakyat. Tindakan blusukan itu bisa mendongkrak Demokrat dan siapa pun calon yang akan dicalonkan SBY," ujarnya.

Selain itu, Sukardi juga melihat gaya blusukan yang dilakukan Presiden ini merupakan salah satu bentuk dari efek Jokowi. Model blusukan ini pun ditengarai akan banyak ditiru dalam model pemilu di daerah-daerah.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa menyatakan bahwa aksi blusukan Presiden Yudhoyono sama sekali tidak terkait dengan Partai Demokrat. "Itu tindakan yang dilakukan atas kesadaran pribadi Presiden. Bukan karena ingin mengangkat Demokrat," kata Saan saat dijumpai di Warung Daun, Cikini.

Seperti diberitakan, Presiden mendatangi Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Jumat pagi tanpa memberi tahu terlebih dulu kepada para pejabat setempat.

Saat iring-iringan Presiden dan para menteri bergerak menuju tempat itu, tidak ada sterilisasi jalan. Tak ada pula petugas kepolisian dan TNI yang berjaga-jaga di sepanjang jalan. Bahkan, ada beberapa polisi yang asyik duduk-duduk. Warga tetap beraktivitas seperti biasa. Ada yang mandi, mencuci pakaian, hingga buang hajat di salah satu kali yang dilintasi Presiden.

Warga pun tampak kebingungan melihat iring-iringan kendaraan. Rombongan kemudian berhenti di persimpangan tak jauh dari gapura tanda memasuki Desa Tanjung Pasir. Tak ada penyambutan Presiden oleh para pejabat setempat.

Setelah melihat Presiden dan Ny Ani Yudhoyono turun dari mobil, puluhan warga lalu berkerumun. Jumlahnya terus bertambah setelah kabar menyebar. Setelah berjabat tangan dengan warga, Presiden lalu mendatangi Teras Bank Rakyat Indonesia.

Di sana, politisi Partai Demokrat itu menanyakan implementasi program pemerintah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Setelah itu, Presiden melihat kondisi perkampungan.

Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal lebih agresif melakukan kunjungan kerja menemui rakyat di sejumlah daerah pada sisa masa jabatannya hingga 2014. Selain itu, kegiatan seremonial dan protokoler juga bakal berkurang. "Presiden SBY akan memakai waktu terbaiknya dalam dua tahun ke depan untuk 'turba' alias turun ke bawah," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa di Jakarta, Jumat (4/1/2013), kepada Kompas.com.

Turba adalah sebutan lain dari blusukan yang mulai dipopulerkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Daniel mengatakan, ke depan, kunker Presiden akan lebih banyak dilakukan tanpa pemberitahuan mengenai tujuannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Nasional
    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Nasional
    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Nasional
    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Nasional
    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Nasional
    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Nasional
    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Nasional
    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Nasional
    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

    Nasional
    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Nasional
    Anggota DPR-nya Minta 'Money Politics' Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

    Anggota DPR-nya Minta "Money Politics" Dilegalkan, PDI-P: Cuma Sarkas

    Nasional
    Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

    Duit Rp 5,7 Miliar Ditjen Holtikultura Kementan Diduga Dipakai untuk Keperluan SYL

    Nasional
    Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

    Pengamat Nilai Ada Niat Menjaga Kekuasaan yang Korup di Balik Revisi UU Penyiaran

    Nasional
    Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

    Istana Beri Santunan untuk Warga yang Terdampak Hempasan Heli Jokowi

    Nasional
    Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

    Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran yang Jadi Stafsus Jokowi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com