Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kabareskrim: 2013, Polri Tingkatkan Sinergi dalam Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 01/01/2013, 10:19 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada tahun 2012, masih lekat dalam ingatan, polemik antara Kepolisian RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Konflik kedua lembaga penegak hukum ini bermula dari penyelidikan yang dilakukan KPK atas kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri. September 2012, KPK melakukan penggeledahan di Korlantas dan menetapkan mantan Kepala Korlantas Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka. Konflik berlanjut dengan ditariknya sejumlah penyidik Polri di KPK.

Membuka lembaran baru di tahun 2013, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman mengatakan, Polri akan meningkatkan kerja sama dengan penegak hukum lain seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal pemberantasan korupsi. Menurutnya, korupsi adalah kejahatan luar biasa yang tak bisa ditangani oleh satu pihak saja.

"Kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus ditangani secara luar biasa dengan meningkatkan kerja sama, saling mendukung. dan bersinergi seluruh aparat penegak hukum," ujar Sutarman melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (31/12/2012) malam.

Sutarman mengatakan, selama ini Polri telah bertindak tegas dalam penegakan hukum kasus korupsi. Namun, korupsi masih saja merajalela. Untuk itu, kata dia, pencegahan menjadi langkah penting untuk memutus mata rantai koruptor.

"Dari aspek penegakan hukum sudah cukup tegas. Terbukti penindakan kita selama ini, tetapi korupsi masih terjadi, sehingga disamping penegakan hukum juga pencegahan yang harus digelorakan oleh seluruh masyarakat Indonesia," ujarnya.

Sepanjang tahun 2012, Polri menangani 1.171 kasus korupsi. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 405 kasus dari tahun 2011 atau naik 52,8 persen. Sementara, kasus korupsi yang telah selesai ditangani sebanyak 626 kasus. Kemudian, jumlah kerugian negara dalam kasus tersebut sebesar Rp 1,57 triliun. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya Rp 2 triliun. Uang negara yang berhasil dikembalikan di tahun 2012 sebanyak Rp 258 miliar.

Sutarman mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mencegah dan memberantas korupsi. "Mari kita bergandeng tangan bahu membahu dimulai dari diri kita keluarga kita, lingkungan kita untuk mencegah dan memberantas korupsi di negara Indonesia tercinta," ujar Sutarman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

    Nasional
    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

    Nasional
    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

    Nasional
    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

    Nasional
    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

    Nasional
    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

    Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

    Nasional
    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

    Nasional
    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

    Nasional
    Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

    Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

    Nasional
    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Nasional
    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

    Nasional
    Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

    Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

    Nasional
    Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

    Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

    Nasional
    Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

    Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com