Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Catatan Kelam Pemberantasan Korupsi...

Kompas.com - 29/12/2012, 12:18 WIB
Icha Rastika

Penulis

Penetapan Novel sebagai tersangka semakin memperkeruh hubungan KPK dengan kepolisian. Malam itu, saat pengepungan, KPK mendapat dukungan sejumlah lapisan masyarakat. Para aktivis antikorupsi, akademisi, mahasiswa, dan anggota DPR mendatangi Gedung KPK untuk melihat situasi yang sebenarnya sekaligus memberikan dukungan mereka kepada KPK. Hadir pula pada malam itu Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana.

Selang beberapa jam kemudian, Kepala Polri Jenderal Pol Timur Pradopo menarik mundur anak buahnya dari Gedung KPK. Hal itu dilakukan Timur setelah ada instruksi dari Menkopolhukam Djoko Suyanto. Timur sendiri mengaku tidak tahu kalau anak buahnya menggeruduk Gedung KPK untuk menangkap Novel.

Diatasi Presiden

Perseturuan KPK dengan kepolisian membuat Presien Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan. Pada 8 Oktober lalu, Yudhoyono menegaskan, penanganan kasus simulator SIM dengan tersangka Djoko dan kawan-kawan sepenuhnya menjadi kewenangan KPK.

Presiden juga menyatakan, penetapan Novel sebagai tersangka tidak tepat waktu dan caranya. Mengenai penarikan penyidik, Yudhoyono memerintahkan disusun peraturan pemerintah yang baru yang mengatur hal tersebut. Ke depannya, menurut Yudhoyono, penarikan penyidik hanya dapat dilakukan atas persetujuan pimpinan KPK.

Krisis Penyidik

Sejak memulai penyidikan kasus simulator SIM, KPK disibukkan dengan penarikan penyidiknya yang berasal dari Polri secara besar-besaran. September lalu, Polri tidak memperpanjang masa tugas 20 penyidiknya di KPK dengan alasan pengembangan karier. Penarikan 20 penyidik ini kemudian disiasati KPK dengan merekrut penyidiknya sendiri.

Sejumlah penyelidik ikut dalam seleksi hingga terpilihlah 30 penyelidik yang kemudian akan dilatih sebagai penyidik. Kini, para penyidik baru dari internal KPK itu sudah siap bertugas. KPK juga membuka kesempatan alih status bagi penyidik yang ingin menjadi pegawai tetap di lembaga antikorupsi itu.

Selang tiga bulan kemudian, seusai KPK menahan Djoko di rutan militer Guntur, Polri kembali menarik 13 penyidiknya. Bahkan, penyidik yang telah memilih menjadi pegawai tetap di KPK juga ikut ditarik. Menurut Bambang, penarikan itu membuat sekitar 30 persen tenaga penyidik berkurang. Kecepatan KPK dalam menangani suatu kasus pun menjadi berkurang akibat krisis penyidik ini.

Tidak sampai di situ, penarikan penyidik diikuti aksi mundur teratur. Enam orang penyidik kepolisian mengundurkan diri dari KPK dengan alasan ingin mengembangkan karier mereka di institusi asal. Menyusul kemudian, ajudan Abraham Samad, Iptu Joyo Mulyo, dan dua penyidik lainnya pada pertengahan Desember ini. Dua penyidik itu habis masa tugasnya di KPK pada Februari 2013.

Menurut Bambang, KPK akan kehabisan penyidik dari kepolisian pada Maret 2013 jika penarikan ini terus berlanjut. Jumlah penyidik kepolisian yang ada di KPK saat ini tinggal 50 orang. Ini sudah berkurang 31 orang dibandingkan tahun lalu. "Akhir 2012 ini sekarang tinggal 52. Anda bisa bayangkan, dari 83 di tahun 2011 menjadi 52, berarti ada sekitar 31 penyidik yang sudah kembali. Artinya lebih dari 30 persen," katanya.

Sementara kasus yang ditangani KPK di tengah penarikan penyidik ini terbilang cukup banyak. Bambang mengatakan, ada 34 kasus yang sedang berjalan di KPK. Sebagiannya merupakan kasus besar, seperti Hambalang dan Century.

Anggaran Gedung Baru KPK

Sejak 2008, KPK mengajukan anggaran untuk pembangunan gedung baru. Adapun gedung yang ada saat ini dianggap tidak lagi memungkinkan untuk menampung pegawai KPK yang terus bertambah. Belum lagi kebutuhan KPK untuk membangun rumah tahanan sendiri yang menyatu dengan gedung.

Sayangnya, pengajuan anggaran gedung baru itu tidak berjalan mulus. Tiga tahun berturut-turut, DPR menolak alokasi anggaran gedung baru yang diajukan KPK. Sikap DPR yang tak kunjung menyetujui alokasi anggaran pembangunan gedung baru KPK ini pun menuai perlawanan masyarakat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MA Bisa Dikonfirmasi Buka Jalan bagi Anak Jokowi jika Kaesang Maju Pilkada, Terutama di Jakarta

Putusan MA Bisa Dikonfirmasi Buka Jalan bagi Anak Jokowi jika Kaesang Maju Pilkada, Terutama di Jakarta

Nasional
KPK Ungkap Ada Pihak Kembalikan Uang ke PT SCC

KPK Ungkap Ada Pihak Kembalikan Uang ke PT SCC

Nasional
Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Nasional
Muhadjir: Tak Semua Korban Judi 'Online' Bisa Terima Bansos, Itu Pun Baru Usulan Pribadi

Muhadjir: Tak Semua Korban Judi "Online" Bisa Terima Bansos, Itu Pun Baru Usulan Pribadi

Nasional
WNI yang Dikabarkan Hilang di Jepang Ditemukan, KJRI Cari Kontak Keluarga

WNI yang Dikabarkan Hilang di Jepang Ditemukan, KJRI Cari Kontak Keluarga

Nasional
Indonesia-Finlandia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Energi

Indonesia-Finlandia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Energi

Nasional
Anies Maju Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil-Kaesang Dinilai Bisa Jadi Lawan yang Cukup Berat

Anies Maju Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil-Kaesang Dinilai Bisa Jadi Lawan yang Cukup Berat

Nasional
Majelis Syariah PPP Ingatkan Semangat Merangkul Mbah Moen

Majelis Syariah PPP Ingatkan Semangat Merangkul Mbah Moen

Nasional
Bus Jemaah Haji Indonesia Telat Menjemput, Cak Imin: Ini Harus Jadi Perhatian Kita Semua

Bus Jemaah Haji Indonesia Telat Menjemput, Cak Imin: Ini Harus Jadi Perhatian Kita Semua

Nasional
KPK Dalami Informasi Terkait Harun Masiku dari Pemeriksaan Hasto

KPK Dalami Informasi Terkait Harun Masiku dari Pemeriksaan Hasto

Nasional
Ini Jadwal Lontar Jumrah Jemaah Haji Indonesia, Ada Waktu Larangan

Ini Jadwal Lontar Jumrah Jemaah Haji Indonesia, Ada Waktu Larangan

Nasional
Kepada Para Jemaah Haji, Cak Imin Minta Mereka Bantu Doakan Indonesia

Kepada Para Jemaah Haji, Cak Imin Minta Mereka Bantu Doakan Indonesia

Nasional
Panglima TNI Ungkap Cerita Para Prajurit yang Hampir Putus Asa Jelang Terjunkan Bantuan Airdrop di Gaza

Panglima TNI Ungkap Cerita Para Prajurit yang Hampir Putus Asa Jelang Terjunkan Bantuan Airdrop di Gaza

Nasional
Ponsel Hasto dan Buku Penting PDI-P Disita KPK, Masinton: Dewas Harus Periksa Penyidiknya

Ponsel Hasto dan Buku Penting PDI-P Disita KPK, Masinton: Dewas Harus Periksa Penyidiknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com