Kembalikan Keadaban Publik
Dihadapkan pada situasi seperti ini, otonomi lembaga pendidikan menjadi amat krusial, baik otonomi dalam tata kelola maupun otonomi akademik. Otonomi merupakan syarat mutlak agar lembaga pendidikan tinggi dapat memenuhi fungsi sesuai misinya. Hanya melalui kurikulum yang dirancang secara cermat pendidikan dapat menghidupkan kembali perannya dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kurikulum ini harus mampu menerjemahkan tujuan pendidikan ke dalam upaya menanamkan dasar-dasar keahlian (dalam bidang keilmuan/vokasi/rekayasa) sekaligus kebiasaan sikap dan tindakan yang dibutuhkan agar manusia yang sudah menjalani pendidikan mampu menggerakkan berbagai kelembagaan dalam masyarakat untuk mendukung cita-cita hidup bersama.
Konkretnya, mengembalikan pendidikan bukan hanya untuk menghasilkan profesional yang terciutkan menjadi ”tukang nalar” yang bekerja untuk memuaskan klien, kekuasaan, dan diri sendiri serta lingkungannya, melainkan profesional dalam bidang masing-masing, menjalankan tugas sesuai bidang keahlian, dan pada saat bersamaan menjadikan keahliannya berkontribusi bagi hidup bersama. Yang terjadi selama ini, nalar ekonomi telah menciutkan makna profesi dengan dampak mengerikan bagi hidup berbangsa dan bernegara.
Masalah lain yang memengaruhi situasi pendidikan kita adalah cuaca kultural yang kian ditandai dengan kesibukan di dunia maya. Orang tak lagi punya cukup waktu dan malas berpikir secara mendalam. Tanpa kemampuan berpikir mendalam, kita tak akan mampu mengembangkan kemampuan bercakap- cakap dengan batin sendiri. Akibatnya, korupsi kian mengganas, sementara warga masyarakat sipil kian tenggelam memburu kepentingan sendiri-sendiri, tercerai dari kepentingan berbangsa dan bernegara.
Untuk menghubungkan kembali pendidikan dengan cita-cita mengembangkan kecerdasan hidup berbangsa dan bernegara, pengembangan kemampuan berpikir abstrak dan pengembangan imajinasi menjadi hal mendesak untuk dilakukan. Sebuah bangsa yang warganya telah kehilangan kemampuan berpikir abstrak tidak mungkin memiliki imajinasi kolektif tentang negara-bangsa.
Gerakan masyarakat sipil diharapkan bukan sekadar penyeimbang kekuatan pemerintah (dan bisnis), melainkan gerakan menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadaban publik. Kekuasaan pemerintah dan bisnis tanpa kontrol kritis dari masyarakat cenderung korup dan membuahkan ketidakadaban dalam kehidupan publik. Ketidakadaban tecermin dari menurunnya sikap dan tindakan yang merujuk ke konstitusi, UU, hukum, dan norma-norma kepentingan hidup bersama.
Ketidakmampuan pemerintah menegakkan konstitusi dan memberlakukan hukum secara adil bukan hanya menunjukkan lemahnya pemerintah dan aparatus negara, melainkan juga menurunnya atau bahkan tiadanya keadaban dalam penyelenggaraan negara. Negara ibarat rimba belantara yang tidak memiliki hukum dan setiap orang berebut apa saja yang bisa dijarah.
Terpopuler
Now Trending
