Ini Enam Kementerian "Pemalas" Versi Fitra

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (Fitra) mencatat, ada enam kementerian "pemalas" pada 2012. Catatan Seknas FITRA tersebut berdasarkan laporan realisasi anggaran semester I atau dar Januari hingga Juni 2012 terhadap kinerja anggaran kementerian pada tahun ini. Apa saja enam kementerian itu?

Koordinator Riset Seknas Fitra Maulana menyebutkan, enam kementerian tersebut adalah Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Keenam kementerian ini dinilai gagal merealisasikan target penyerapan anggaran. Hingga pertengahan tahun 2012, penyerapan anggaran masih di bawah 20 persen.

"Buruknya kinerja penyerapan anggaran kementerian tahun 2012 ini menjadi salah satu penyebab terulangnya kasus realisasi anggaran seperti tahun lalu. Hal ini mengindikasikan kinerja kementerian yang malas dalam merealisasikan program kegiatan yang disusunnya," kata Maulana, dalam jumpa pers di Kantor Seknas Fitra, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Minggu (23/12/2012).

Tidak terealisasinya penyerapan anggaran, menurut Maulana, memaksa Presiden untuk turun tangan dan membentuk Tim Evaluasi Percepatan dan Pengawasan Anggaran di bawah tiga lembaga, yakni UKP4, Kementerian Keuangan, dan BPKP. Namun, hal tersebut, menurut dia, tetap tidak mampu mendorong kementerian menyerap anggaran dengan baik. Sebaliknya, kata Maulana, patut dipertanyakan bagaimana bisa kementerian menghabiskan sisa anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah hanya waktu satu bulan, selama Desember ini.

"Meski instruksi (presiden) itu baik untuk menyerap anggaran, tetapi dengan dibentuk tim itu anggaran tetap tidak terserap dengan baik. Masih ada anggaran Rp 290 triliun yang belum direalisasikan," ujar Maulana.

Dengan sisa anggaran sebesar itu, apabila dihitung dengan sisa jumlah hari kerja yang efektif dari 1 Desember hingga 15 Desember 2012, setiap harinya pemerintah perlu membelanjakan sebesar Rp 29 trilun.

"Sulit dibayangkan bagaimana menghabiskan anggaran sebesar itu dalam sehari agar dapat mencapai target realisasi anggaran," ungkap Maulana.

Ia menambahkan, data ini dikelola berdasarkan data Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Laporan itu menyebutkan, belanja pemerintah pusat hingga 30 November 2012 baru mencapai Rp 778,9 triliun atau 72,8 persen dari anggaran pemerintah pusat pada APBN Perubahan sebesar Rp 1.069,5 triliun.

"Data yang kami gunakan bukan sembarang, ini kami kelola dari rilis di Kementerian Keuangan, yang kemudian kami kelola agar masyarakat mampu mengerti," katanya.