Tobat Korupsi, Slogan Demokrat di 2014?

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat pada Pemilu 2009 lalu mengusung slogan "Katakan Tidak pada Korupsi". Namun, slogan itu paradoks dengan realita yang menunjukkan kader-kader Demokrat yang tersangkut kasus korupsi. Slogan anti-korupsi diperkirakan tetap bisa menjadi nilai jual Demokrat dengan memodifikasinya menjadi "Tobat Korupsi".

Hal tersebut diungkapkan Peneliti Centre for Strategic of International Studies (CSIS) J Kristiadi, Kamis (20/12/2012), di Kompleks Parlemen Senayan. "Taubat korupsi saja. Tagline-nya kita tobat untuk korupsi," ujarnya.

Kristiadi melihat Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setidaknya masih bisa melakukan dua tindakan penyelamatan bagi Demokrat. Pertama, SBY bisa mengajak semua partai koalisi untuk tobat lantaran tindak korupsi sudah lintas partai. Salah satu tindakan tobat korupsi yang bisa ditunjukkan Demokrat adalah dengan menyampaikan pertanggungjawaban keuangan partai dengan jelas. "(Demokrat) harus meminta maaf kepada rakyat, pertanggungjawaban harus jelas. SBY juga harus berani maju sendiri, turun ke rakyat," kata Kristiadi.

Kedua, SBY juga bisa melakukan tindakan tegas di internal Partai Demokrat dengan mendahulukan etika dan regulasi. Kristiadi melihat Demokrat tidak bisa lagi menunggu proses hukum berjalan dan lebih mengutamakan etika. "Siapa pun yang tidak dipercaya publik, sebaiknya mundur saja dan prinsip ini berlaku untuk semuanya, termasuk untuk kerabat dekatnya. Jadi SBY harus ambil tindakan tegas secara internal," pungkas Kristiadi.

Seperti diberitakan, Partai Demokrat kini tengah dilanda berbagai persoalan kasus-kasus korupsi. Sejumlah kader Demokrat seperti Angelina Sondakh, M Nazaruddin, Hartati Murdaya, dan Andi Mallarangeng tak lepas dari jeratan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Banyaknya kader yang terlibat perkara korupsi langsung membuat elektabilitas Partai Demokrat turun di berbagai lembaga survei.

Belum lagi konflik internal yang terjadi pasca pencopotan Ruhut Sitompul dari kepengurusan partai itu. Ruhut tidak diterima dicopot dan menuding pencopotannya itu dilakukan lantaran dirinya meminta Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum segera mundur. Nama Anas kerap dikaitkan dengan perkara kasus dugaan korupsi di proyek Hambalang Kementerian Pemuda dan Olahraga.