Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Disarankan Segera Evaluasi Pencapresan Ical

Kompas.com - 19/12/2012, 11:11 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar disarankan mengevaluasi pengusungan Aburizal Bakrie alias Ical sebagai calon presiden di Pemilu 2014 dalam waktu dekat. Pasalnya, elektabilitas Ical dinilai sulit ditingkatkan lagi hingga Pemilu 2014.

"Sekarang saja elektabilitasnya belum cukup menanjak. Mesti secepat mungkin dievaluasi supaya persiapannya lebih banyak," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit di Jakarta, Rabu (20/12/2012).

Arbi Sanit menilai, elektabilitas Ical sulit merangkak naik karena isu kontroversial, yakni lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal itu terlihat angka elektabilitas Ical yang belum sampai di atas 25 persen. Padahal, deklarasi Ical sebagai capres sudah dilakukan awal Juli 2012. Apalagi, iklan di televisi serta kampanye ke daerah sudah gencar dilakukan.

Menurutnya, kesalahan Golkar adalah memaksakan pemimpin partainya untuk maju sebagai capres. Padahal, kata Arbi, tidak harus ketua umum partai yang diusung menjadi pemimpin nasional.

"Harus dilihat integritas, kapabilitas, elektabilitas. Seharusnya pemimpin populer alami, bukan pencitraan seperti menjual barang tapi tak ada barangnya," kata dia.

Seperti diberitakan, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai Golkar Akbar Tanjung berpendapat Juli 2013 adalah momen tepat untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam elektabilitas Ical. Saat itu, tepat satu tahun setelah Ical dideklarasikan sebagai capres.

Hal itu disampaikan pula dalam surat Dewan Pertimbangan Pusat Partai Golkar kepada Ical beberapa waktu lalu. Pemberian batas waktu itu terkait tren elektabilitas Ical. Bila tren elektabilitas Ical meningkat dan dukungan masyarakat meluas, kata Akbar, tidak ada keraguan lagi untuk pencalonan Ical.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

    Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

    Nasional
    BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

    BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

    Nasional
    Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

    Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

    Nasional
    Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

    Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

    Nasional
    Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

    Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

    Nasional
    Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

    Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

    Nasional
    Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

    Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

    BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

    Nasional
    Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

    Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

    Nasional
    LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

    LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

    Nasional
    Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

    Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

    Nasional
    Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

    Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

    Nasional
    KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

    KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

    Nasional
    Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

    Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

    Nasional
    KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

    KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com