Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Elektabilitas Ical Sulit Didongkrak

Kompas.com - 14/12/2012, 20:55 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Sugeng Soerjadi Syndicate, Toto Sugiarto, menilai bahwa musibah lumpur Lapindo menjadi batu ganjalan bagi pencalonan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical sebagai presiden dalam pemilihan umum 2014. Toto berpendapat bahwa pemilih dari kalangan menengah atas melihat Ical tidak layak memimpin karena skandal itu.

Hal tersebut disampaikan oleh Toto, menanggapi surat Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Akbar Tandjung yang meminta Ical meningkatkan elektabilitasnya. "Kalangan menengah ke atas yang membaca, well informed, dapat melihat kapabilitas Ical. Menurut mereka, orang yang telah menelantarkan banyak orang itu tidak layak untuk menjadi pemimpin," kata Toto di kantor Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Jumat (14/12/2012).

Toto memaparkan, percuma Akbar Tandjung meminta Ical meningkatkan elektabilitasnya sebab, menurutnya, elektabilitas Ical sulit diangkat. Toto berpendapat bahwa Ical akan sulit menerobos papan atas persaingan capres, termasuk tak dapat bersaing dengan kader Golkar, Jusuf Kalla atau JK. "Saya kira angka yang diraih Ical sudah terukur. Kalau komposisi capres seperti sekarang, dia tidak akan menang," ujarnya.

Ia menambahkan, selain skandal lumpur Lapindo, Ical juga terjerat isu pajak. Hal itu membuat elektabilitas Ical sulit merangsek ke papan atas. Menurut Toto, beban skandal yang menjerat Ical terlalu banyak. Kengototan Ical untuk maju hanyalah ambisi pribadi.

"Dia (Ical) sudah pernah jadi Menko. Saya kira ambisi tertingginya itu (Presiden). Jadi sah-sah saja dan jangan lupa, dia ketua partai terbesar. Dia sangat mungkin untuk maju dalam arena capres. Namun, sampai sekarang memang JK lebih populer dari Ical," katanya.

Sebelumnya, Akbar Tandjung mengirimkan surat kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang intinya meminta agar elektabilitas Ical sebagai capres partai tersebut segera ditingkatkan. Surat itu pun langsung diterima oleh Ical.

Hal itu dibenarkan oleh Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu, Ade Komarudin saat dijumpai di kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jumat (14/12/2012). Ade membantah bahwa surat itu merupakan ultimatum Akbar kepada Ical karena tingkat elektabilitasnya yang dinilai masih rendah dalam bursa calon presiden 2014.

"Ya, saya sudah tahu soal surat itu. Memang ada surat dari Wantim (Dewan Pertimbangan) ke DPP diterima langsung Pak Ketua Umum. Bukan ultimatum, hanya memberikan saran supaya meningkatkan elektabilitas," kata Ade.

Ia menjelaskan, surat dari Akbar hanya memberikan saran dan tidak bisa mengubah keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar yang menetapkan Ical sebagai capres Golkar. Surat dari Akbar itu masih belum dibahas secara resmi oleh DPP Golkar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

    Nasional
    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com