Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hercules Ancam Boikot Suara Hanura dan PDI-P

Kompas.com - 14/12/2012, 11:09 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Hercules berada di tengah-tengah ribuan orang demonstran dari elemen perangkat desa pada Jumat (14/12/2012) yang menuntut segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Desa. Hercules pun mengancam agar dua partai yang menentang itu, yakni Hanura dan PDI-P, tidak dipilih lagi dalam pemilu maupun pilkada.

"Kalau PDI-P dan Hanura tidak mau setujui UU ini, kami akan gerakkan anggota di daerah tidak pilih kader PDI-P dan Hanura di pemilu dan pilkada," kata Hercules, Jumat (14/12/2012), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan.

Hercules mengatakan, pihaknya mendukung ribuan perangkat desa yang saat ini masih terus mengalir ke halaman Gedung Parlemen. Dia mengatakan, demonstran tetap akan menduduki halaman parlemen sampai ada kepastian yang diberikan anggota DPR tenggat waktu pengesahan RUU ini.

"Kami akan menunggu sampai jam berapa pun janji kami terpenuhi. Sebelum ada janji itu, kami tidak akan biarkan seorang pun anggota DPR keluar dari gedung ini," kata Hercules.

Massa diperkirakan akan semakin banyak hingga mencapai 40.000 orang. Ketua Umum Parade Nusantara Sudir Santoso, Jumat (14/12/2012), saat dijumpai di lokasi unjuk rasa, menuturkan, puluhan ribu massa itu terdiri dari sejumlah elemen masyarakat seperti Parade Nusantara, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi), dan Relawan Pemberdayaan Desa.

Massa saat ini masih berada di halaman Gedung Parlemen. Aparat kepolisian yang awalnya hanya berjaga sekitar 391 personel juga mulai bertambah. Kendaraan taktis seperti water cannon pun sudah disiagakan. Anjing pelacak dan barikade berduri juga sudah disiapkan kepolisian di hadapan para demonstran.

Berita terkait, baca :

Perangkat Desa Serbu DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com