Ini Isi Rekaman Rahasia Hartati-Amran...

Kompas.com - 13/12/2012, 13:55 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi memutar rekaman pembicaraan antara Direktur Utama PT Hardaya Inti Plantation (PT HIP) dan PT Cipta Cakra Murdaya (PT CCM) Hartati Murdaya Poo dengan Bupati Buol Amran Batalipu dalam persidangan kasus dugaan suap kepengurusan HGU perkebunan di Buol yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (13/12/2012). Melalui rekaman itu, terungkap bahwa Hartati meminta bantuan Amran untuk mengurus penerbitan izin-izin terkait sisa lahan seluas 75.000 hektar atas nama PT CCM. Mantan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu pun menjanjikan pemberian uang kepada Amran.

"Makasih ya sudah terima dua kilo, itu kan izin lokasinya atas nama CCM, tapi supaya enggak keluar ke orang lain, saya minta Bapak untuk bikin surat kepada PT CCM, memberi tahu bahwa itu izin lokasinya atas nama CCM. Yang CCM ya Pak," kata Hartati kepada Amran seperti yang dalam rekaman telepon yang diperdengarkan.

Atas permintaan ini, Amran terdengar mengiyakan. Hartati kembali mendesak Amran dengan mengatakan dirinya sudah berjasa di Buol. PT CCM sudah berinvestasi di Buol saat daerah itu masih sepi hingga kini menjadi daerah hasil pemekaran. Hartati juga meminta agar izin terkait 75.000 lahan di Buol itu tidak diserahkan ke pihak lain. "Semuanya diserahkan, diserahkan ke kita, sebab saya tidak ada izin usaha perkebunannya (IUP). Saya dikerjain terus seperti ini. Kasih surat ke saya, nanti kita barter lagi yang dua kilonya,” ucap Hartati.

"Bapak kan tahu saya ini sudah jadi pahlawan. Saya yang paling berat kerjanya di situ, orang lain main masuk saja, kita dianiaya. Bapak bantu saya lawan dia," kata Hartati lagi.

Mendengar permintaan Hartati itu, Amran berjanji akan membantunya. Dalam rekaman tersebut, Amran mengatakan nanti akan membicarakan terlebih dahulu dengan timnya. "Tentu masalah itu harus kompak semuanya, yang baru-baru kan enak bu, kompak. Nanti saya bantu," ujarnya.

Hartati pun terdengar kembali mendesak Amran agar masalah izin-izin itu segera diurus. Dia meminta Amran menyelesaikan dalam waktu seminggu. Sementara Amran dalam rekaman tersebut mengatakan, dia masih sibuk mempersiapkan pemilihan umum di Buol dalam sepekan. Saat itu, Amran menjadi calon bupati petahana. Dia pun berjanji akan mengurus permintaan Hartati seusai cuti kampanye.

"Minggu ini saya sibuk sekali, saya masih cuti Bu. Kalau saya undang mereka sekarang, saya jadi salah. Saya kan nunggu surat dari Mendagri, cuti sampai tanggal 3 baru masuk kantor. Masalahnya ada instansi lain Bu, kalau dibicarakan dengan pelaksana tugas bupati, dia enggak berani. Nanti setelah saya masuk, saya urus," ucap Amran seperti dalam rekaman.

Amran mengakui

Amran yang bersaksi dalam persidangan tersebut mengakui kebenaran rekaman itu. Menurut Amran, yang dimaksud dengan "dua kilo" adalah nilai uang Rp 2 miliar. "Dua kilo itu dua miliar, izin dia minta yang 53 hektar dikeluarkan," ujar Amran saat dikonfirmasi majelis hakim mengenai rekaman.

Dalam kasus dugaan suap Buol, Hartati didakwa menyuap Amran dengan uang Rp 3 miliar. Menurut surat dakwaan, setelah pemberian Rp 1 miliar, Hartati menghubungi Amran melalui telepon genggam milik anak buahnya, Totok Lestiyo. Rekaman pembicaraan dengan ponsel Totok inilah yang menjadi bukti KPK di persidangan. Adapun Amran sudah menjadi terdakwa sebagai penerima suap dalam kasus ini.

Baca juga:
Hartati: Makanan Rutan KPK Racun bagi Saya
Hartati Minta KPK Buka Blokir Rekeningnya
Hartati Terancam Lima Tahun Penjara
Hartati akan Buktikan Kalau Dia Diperas

Berita terkait kasus dugaan suap ini dapat diikuti dalam topik "Hartati dan Dugaan Suap Bupati Buol"

 

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

    Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

    Nasional
    MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

    MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

    Nasional
    Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

    Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

    Nasional
    Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

    Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

    Nasional
    Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

    Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

    Nasional
    Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

    Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

    Nasional
    Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

    Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

    Nasional
    Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

    Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

    Nasional
    Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

    Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

    Nasional
    Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

    Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

    Nasional
    Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

    Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

    Nasional
    Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

    Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

    Nasional
    Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

    Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

    Nasional
    Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

    Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

    Nasional
    KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

    KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X