Ini Isi Rekaman Rahasia Hartati-Amran...

Kompas.com - 13/12/2012, 13:55 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi memutar rekaman pembicaraan antara Direktur Utama PT Hardaya Inti Plantation (PT HIP) dan PT Cipta Cakra Murdaya (PT CCM) Hartati Murdaya Poo dengan Bupati Buol Amran Batalipu dalam persidangan kasus dugaan suap kepengurusan HGU perkebunan di Buol yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (13/12/2012). Melalui rekaman itu, terungkap bahwa Hartati meminta bantuan Amran untuk mengurus penerbitan izin-izin terkait sisa lahan seluas 75.000 hektar atas nama PT CCM. Mantan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu pun menjanjikan pemberian uang kepada Amran.

"Makasih ya sudah terima dua kilo, itu kan izin lokasinya atas nama CCM, tapi supaya enggak keluar ke orang lain, saya minta Bapak untuk bikin surat kepada PT CCM, memberi tahu bahwa itu izin lokasinya atas nama CCM. Yang CCM ya Pak," kata Hartati kepada Amran seperti yang dalam rekaman telepon yang diperdengarkan.

Atas permintaan ini, Amran terdengar mengiyakan. Hartati kembali mendesak Amran dengan mengatakan dirinya sudah berjasa di Buol. PT CCM sudah berinvestasi di Buol saat daerah itu masih sepi hingga kini menjadi daerah hasil pemekaran. Hartati juga meminta agar izin terkait 75.000 lahan di Buol itu tidak diserahkan ke pihak lain. "Semuanya diserahkan, diserahkan ke kita, sebab saya tidak ada izin usaha perkebunannya (IUP). Saya dikerjain terus seperti ini. Kasih surat ke saya, nanti kita barter lagi yang dua kilonya,” ucap Hartati.

"Bapak kan tahu saya ini sudah jadi pahlawan. Saya yang paling berat kerjanya di situ, orang lain main masuk saja, kita dianiaya. Bapak bantu saya lawan dia," kata Hartati lagi.

Mendengar permintaan Hartati itu, Amran berjanji akan membantunya. Dalam rekaman tersebut, Amran mengatakan nanti akan membicarakan terlebih dahulu dengan timnya. "Tentu masalah itu harus kompak semuanya, yang baru-baru kan enak bu, kompak. Nanti saya bantu," ujarnya.

Hartati pun terdengar kembali mendesak Amran agar masalah izin-izin itu segera diurus. Dia meminta Amran menyelesaikan dalam waktu seminggu. Sementara Amran dalam rekaman tersebut mengatakan, dia masih sibuk mempersiapkan pemilihan umum di Buol dalam sepekan. Saat itu, Amran menjadi calon bupati petahana. Dia pun berjanji akan mengurus permintaan Hartati seusai cuti kampanye.

"Minggu ini saya sibuk sekali, saya masih cuti Bu. Kalau saya undang mereka sekarang, saya jadi salah. Saya kan nunggu surat dari Mendagri, cuti sampai tanggal 3 baru masuk kantor. Masalahnya ada instansi lain Bu, kalau dibicarakan dengan pelaksana tugas bupati, dia enggak berani. Nanti setelah saya masuk, saya urus," ucap Amran seperti dalam rekaman.

Amran mengakui

Amran yang bersaksi dalam persidangan tersebut mengakui kebenaran rekaman itu. Menurut Amran, yang dimaksud dengan "dua kilo" adalah nilai uang Rp 2 miliar. "Dua kilo itu dua miliar, izin dia minta yang 53 hektar dikeluarkan," ujar Amran saat dikonfirmasi majelis hakim mengenai rekaman.

Dalam kasus dugaan suap Buol, Hartati didakwa menyuap Amran dengan uang Rp 3 miliar. Menurut surat dakwaan, setelah pemberian Rp 1 miliar, Hartati menghubungi Amran melalui telepon genggam milik anak buahnya, Totok Lestiyo. Rekaman pembicaraan dengan ponsel Totok inilah yang menjadi bukti KPK di persidangan. Adapun Amran sudah menjadi terdakwa sebagai penerima suap dalam kasus ini.

Baca juga:
Hartati: Makanan Rutan KPK Racun bagi Saya
Hartati Minta KPK Buka Blokir Rekeningnya
Hartati Terancam Lima Tahun Penjara
Hartati akan Buktikan Kalau Dia Diperas

Berita terkait kasus dugaan suap ini dapat diikuti dalam topik "Hartati dan Dugaan Suap Bupati Buol"

 

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Akan Bentuk Panja, Komisi III Duga Ada Dalang di Kasus Jiwasraya

    Akan Bentuk Panja, Komisi III Duga Ada Dalang di Kasus Jiwasraya

    Nasional
    Komisi III akan Minta Yasonna Terbuka soal Harun Masiku

    Komisi III akan Minta Yasonna Terbuka soal Harun Masiku

    Nasional
    Jokowi Minta Pedagang Pasar Manfaatkan E-commerce

    Jokowi Minta Pedagang Pasar Manfaatkan E-commerce

    Nasional
    Diperiksa KPK, Eks Ketua AMPG Fahd El Fouz Mengaku Senang

    Diperiksa KPK, Eks Ketua AMPG Fahd El Fouz Mengaku Senang

    Nasional
    Sempat Kecewa, Ahmad Sahroni Apresiasi Permintaan Maaf Yasonna soal Tanjung Priok

    Sempat Kecewa, Ahmad Sahroni Apresiasi Permintaan Maaf Yasonna soal Tanjung Priok

    Nasional
    Diminta jadi Komisaris, Yenny Wahid Terpanggil Benahi Garuda Indonesia

    Diminta jadi Komisaris, Yenny Wahid Terpanggil Benahi Garuda Indonesia

    Nasional
    Simpang Siur Keberadaan Harun Masiku, Yasonna Bisa Dikenakan Pasal 'Obstruction of Justice'

    Simpang Siur Keberadaan Harun Masiku, Yasonna Bisa Dikenakan Pasal "Obstruction of Justice"

    Nasional
    Indonesia Peringkat Ke-35 dari 138 Negara yang Terdampak Terorisme

    Indonesia Peringkat Ke-35 dari 138 Negara yang Terdampak Terorisme

    Nasional
    Curah Hujan Masih Tinggi, BNPB Minta Pejabat Daerah Kurangi Tidur

    Curah Hujan Masih Tinggi, BNPB Minta Pejabat Daerah Kurangi Tidur

    Nasional
    Jokowi Minta Prabowo Susun Rencana Strategis Kesejahteraan Prajurit

    Jokowi Minta Prabowo Susun Rencana Strategis Kesejahteraan Prajurit

    Nasional
    Sidang Emirsyah Satar, Saksi Sebut Penggunaan Pesawat CRJ1000 Tak Hasilkan Profit

    Sidang Emirsyah Satar, Saksi Sebut Penggunaan Pesawat CRJ1000 Tak Hasilkan Profit

    Nasional
    Alasan Erick Thohir Pilih Yenny Wahid dan Triawan Munaf Jadi Komisaris Garuda Indonesia

    Alasan Erick Thohir Pilih Yenny Wahid dan Triawan Munaf Jadi Komisaris Garuda Indonesia

    Nasional
    Indeks Demokrasi RI Peringkat Ke-64 Dunia, Pilpres Tak Langsung Jadi Ancaman

    Indeks Demokrasi RI Peringkat Ke-64 Dunia, Pilpres Tak Langsung Jadi Ancaman

    Nasional
    Bela Yasonna soal Tanjung Priok, Ketua Komisi III: Ada Salah Persepsi

    Bela Yasonna soal Tanjung Priok, Ketua Komisi III: Ada Salah Persepsi

    Nasional
    Ketua Komisi III DPR ke Yasonna: Lain Kali Hati-hati dengan Lidah

    Ketua Komisi III DPR ke Yasonna: Lain Kali Hati-hati dengan Lidah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X