Pengganti Andi Mallarangeng juga dari Demokrat?

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengatakan Partai Demokrat akan menyerahkan sepenuhnya pengganti Andi Mallarangeng ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, Demokrat pun mengindikasikan pengganti Andi akan tetap berasal dari kalangan Demokrat.

"Ya itu hak prerogatif Presiden. Presiden bisa tetapkan dari dalam Demokrat atau dari luar. Tapi kan SBY juga Demokrat. Jadi, beliau pasti mengertilah," ujar Mubarok, Jumat (7/12/2012), saat dihubungi wartawan.

Mubarok mengatakan saat ini beredar dua nama yakni Chatibbul Umam dan Ramadhan Pohan. Namun, secara resmi, Mubarok mengatakan, partai belum mengajukan nama pengganti Andi.

"Tetapi, kalau dilihat secara kualitas, yah mereka relatif. Posisi Menpora ini kan tidah harus olahragawan tetapi bisa dari negarawan yang penting," ucapnya.

Partai Demokrat, lanjut Mubarok, akan secara resmi membahas soal penetapan tersangka Andi Mallarangeng dalam rapat Dewan Pembina Partai Demokrat tanggal 9 Desember mendatang. Di sana juga akan ditetapkan pengganti Andi dalam posisinya sebagai Sekretaris Dewan Pembina.

"Kalau Sekretaris Dewan Pembina saya rasa akan ditetapkan tanggal 9 Desember nanti. Posisi sekretaris akan diganti satu di antara 29 anggota dewan pembina yang ada," ucap Mubarok.

Sementara itu, Andi yang ditemui sesaat sebelum melakukan ibadah shalat Jumat, hanya menyatakan bahwa penggantinya nanti akan menjadi wewenang Presiden. "Biar Presiden yang menentukan," ucapnya. Andi Mallarangeng akhirnya resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Pemuda dan Olahrga, Jumat pagi ini. Ia juga mundur dari kepengurusan di Partai Demokrat.

KPK juga mencegah Andi ke luar negeri. Andi dicegah bersama dua orang lainnya, yaitu Andi Zulkarnain Mallarangeng atau Choel Mallarangeng dan M Arif Taufikurrahman dari PT Adhi Karya.

KPK menetapkan Andi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Kamis (6/12/2012).

Mantan juru bicara Presiden ini juga telah dicegah ke luar negeri selama 6 bulan. Selain Andi, turut dicegah bepergian ke luar negeri adalah orang berinisial AZM (swasta) dan MAT (dari PT Adhi Karya).

Nama Andi disebut dalam hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan soal proyek Hambalang. BPK menduga Andi melakukan pelanggaran undang-undang. Dia diduga membiarkan Sekretaris Menpora ketika itu, Wafid Muharram, melaksanakan wewenang Menpora. Wafid menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelegasian dari Andi. Tindakan Wafid itu diduga melanggar PMK 65/PMK. 02/2012.

Kesalahan Andi lainnya, menurut BPK, membiarkan Wafid menetapkan pemenang lelang konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 50 miliar tanpa ada pendelegasian dari Andi. Tindakan Wafid dinilai melanggar Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Atas tindakan membiarkan itu, Andi kembali dianggap melanggar PP Nomor 60 Tahun 2008.

Pengembangan Kasus Hambalang KPK baru menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Menpora Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Deddy diduga bersama-sama melakukan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain.

KPK kini mengembangkan perkara Deddy dengan mengusut pihak lain yang diduga terlibat bersama-sama Deddy melakukan penyelewengan. Di samping itu, KPK membuka penyelidikan baru yang menelusuri indikasi tindak pidana korupsi selain penyalahgunaan wewenang. Misalnya, indikasi suap-menyuap terkait proyek Hambalang.

Sebelumnya, KPK mencegah Direktur PT Global Daya Manunggal Nany Meilana Ruslie dan Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso. Pencegahan Machfud telah berakhir.

Baca juga:
Andi Mallarangeng: Saya Memohon Maaf
Hari Ini Presiden Tunjuk Pengganti Andi Mallarangeng
Andi Mallarangeng: Kebenaran Akan Terungkap
Andi Mallarangeng Tak Mau Jadi Beban SBY
Andi Mallarangeng Sempat Titip soal PSSI

Berita terkait penetapan Menteri Andi sebagai tersangka dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang