Kompas.com - 07/12/2012, 12:14 WIB
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengatakan Partai Demokrat akan menyerahkan sepenuhnya pengganti Andi Mallarangeng ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, Demokrat pun mengindikasikan pengganti Andi akan tetap berasal dari kalangan Demokrat.

"Ya itu hak prerogatif Presiden. Presiden bisa tetapkan dari dalam Demokrat atau dari luar. Tapi kan SBY juga Demokrat. Jadi, beliau pasti mengertilah," ujar Mubarok, Jumat (7/12/2012), saat dihubungi wartawan.

Mubarok mengatakan saat ini beredar dua nama yakni Chatibbul Umam dan Ramadhan Pohan. Namun, secara resmi, Mubarok mengatakan, partai belum mengajukan nama pengganti Andi.

"Tetapi, kalau dilihat secara kualitas, yah mereka relatif. Posisi Menpora ini kan tidah harus olahragawan tetapi bisa dari negarawan yang penting," ucapnya.

Partai Demokrat, lanjut Mubarok, akan secara resmi membahas soal penetapan tersangka Andi Mallarangeng dalam rapat Dewan Pembina Partai Demokrat tanggal 9 Desember mendatang. Di sana juga akan ditetapkan pengganti Andi dalam posisinya sebagai Sekretaris Dewan Pembina.

"Kalau Sekretaris Dewan Pembina saya rasa akan ditetapkan tanggal 9 Desember nanti. Posisi sekretaris akan diganti satu di antara 29 anggota dewan pembina yang ada," ucap Mubarok.

Sementara itu, Andi yang ditemui sesaat sebelum melakukan ibadah shalat Jumat, hanya menyatakan bahwa penggantinya nanti akan menjadi wewenang Presiden. "Biar Presiden yang menentukan," ucapnya. Andi Mallarangeng akhirnya resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Pemuda dan Olahrga, Jumat pagi ini. Ia juga mundur dari kepengurusan di Partai Demokrat.

KPK juga mencegah Andi ke luar negeri. Andi dicegah bersama dua orang lainnya, yaitu Andi Zulkarnain Mallarangeng atau Choel Mallarangeng dan M Arif Taufikurrahman dari PT Adhi Karya.

KPK menetapkan Andi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Kamis (6/12/2012).

Mantan juru bicara Presiden ini juga telah dicegah ke luar negeri selama 6 bulan. Selain Andi, turut dicegah bepergian ke luar negeri adalah orang berinisial AZM (swasta) dan MAT (dari PT Adhi Karya).

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kemendagri Atur Penggunaan Nama Minimal Dua Kata di E-KTP, Ini Alasannya

    Kemendagri Atur Penggunaan Nama Minimal Dua Kata di E-KTP, Ini Alasannya

    Nasional
    Sejarah Pemilu 1971 dan Partai Politik Peserta

    Sejarah Pemilu 1971 dan Partai Politik Peserta

    Nasional
    Geledah Ruang Kerja Wakil Wali Kota Ambon, KPK Sita Dokumen Catatan Tangan Berkode Khusus

    Geledah Ruang Kerja Wakil Wali Kota Ambon, KPK Sita Dokumen Catatan Tangan Berkode Khusus

    Nasional
    Jokowi Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Serbia, Bahas Kerja Sama Perdagangan

    Jokowi Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Serbia, Bahas Kerja Sama Perdagangan

    Nasional
    Wamenkes: Saat Ini Covid-19 Belum Endemi, tapi Pandemi yang Terkendali

    Wamenkes: Saat Ini Covid-19 Belum Endemi, tapi Pandemi yang Terkendali

    Nasional
    Elektabilitasnya Rendah, Cak Imin Dinilai Hanya Bercanda soal Syarat Diusung Capres

    Elektabilitasnya Rendah, Cak Imin Dinilai Hanya Bercanda soal Syarat Diusung Capres

    Nasional
    Siapa Harun Masiku yang Jadi Buronan KPK dan Mengapa Sulit Ditangkap?

    Siapa Harun Masiku yang Jadi Buronan KPK dan Mengapa Sulit Ditangkap?

    Nasional
    KPU: Pemilu Ajang Legal Meraih atau Pertahankan Kekuasaan, Tensi Politik Akan Tinggi

    KPU: Pemilu Ajang Legal Meraih atau Pertahankan Kekuasaan, Tensi Politik Akan Tinggi

    Nasional
    Wamenkes Merasa Pede Libur Lebaran Tak Tingkatkan Kasus Covid-19

    Wamenkes Merasa Pede Libur Lebaran Tak Tingkatkan Kasus Covid-19

    Nasional
    Penolakan Gubernur Lantik Penjabat Dinilai karena Dampak Ketiadaan Regulasi soal Pemilihan

    Penolakan Gubernur Lantik Penjabat Dinilai karena Dampak Ketiadaan Regulasi soal Pemilihan

    Nasional
    Kapolri: Pemilu 2024 Jauh Lebih Kompleks, Perlu Pengamanan Lebih Awal

    Kapolri: Pemilu 2024 Jauh Lebih Kompleks, Perlu Pengamanan Lebih Awal

    Nasional
    Pimpinan Komisi II Sebut Gubernur Harus Lantik Penjabat yang Ditunjuk Mendagri

    Pimpinan Komisi II Sebut Gubernur Harus Lantik Penjabat yang Ditunjuk Mendagri

    Nasional
    MAKI: Koruptor Seharusnya Dituntut 20 Tahun atau Seumur Hidup

    MAKI: Koruptor Seharusnya Dituntut 20 Tahun atau Seumur Hidup

    Nasional
    Jokowi Beri Tugas Khusus Lagi buat Luhut, Kali Ini Urusan Minyak Goreng

    Jokowi Beri Tugas Khusus Lagi buat Luhut, Kali Ini Urusan Minyak Goreng

    Nasional
    Wamenkes: Kalau Kasus Hepatitis Akut Merebak Cepat, Kita Bentuk Satgas

    Wamenkes: Kalau Kasus Hepatitis Akut Merebak Cepat, Kita Bentuk Satgas

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.