Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Terancam Lumpuh

Kompas.com - 06/12/2012, 01:38 WIB

Akan tetapi, lanjut Boy, sampai saat ini penyidik tersebut masih bertugas di KPK. Dengan berakhirnya masa tugas itu, penyidik tentu akan kembali ke Mabes Polri. Ia menambahkan, salah satu dari 13 penyidik itu adalah Komisaris Novel Baswedan.

Kerja sama

Padahal, Wakil Presiden Boediono menyatakan, kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan KPK merupakan kunci keberhasilan pemberantasan korupsi.

”Saya berpendapat, komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan KPK merupakan kunci keberhasilan kita untuk mencegah dan memberantas korupsi di Tanah Air,” ujar Boediono, kemarin di Jakarta, saat membuka Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi, yang diadakan oleh KPK.

Menurut Boediono, untuk membangun koordinasi yang baik di tubuh pemerintah dalam pencegahan korupsi, beberapa bulan lalu pemerintah merumuskan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012.

Perumusannya melibatkan sejumlah pihak di luar pemerintahan. Sasaran utama Stranas, antara lain, meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Menurut Wapres, kemauan untuk berbenah diri juga sangat penting dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.

Korupsi yang menggurita, ujar Busyro, membuat bangsa Indonesia yang kaya raya akan sumber daya alam ini bisa melarat. Berdasarkan pengalaman KPK, korupsi adalah gejala dari lemahnya integritas individu, keluarga, institusi, dan antarinstitusi.

Runyamnya, ujar Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra, gerakan pemberantasan korupsi masih setengah hati. Penegakan hukum cenderung tebang pilih, pemimpin tidak memberikan teladan sikap bersih, dan kredibilitas aparat hukum justru bermasalah.

Pengajar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Mudji Sutrisno, menyatakan hal senada, bahwa korupsi merajalela karena masyarakat tidak punya budaya jujur, mengikuti proses, dan integritas.

(BIL/IAM/ATO/FER/OSA/NWO/LOK)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com