Kompas.com - 05/12/2012, 11:48 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman menyatakan, pihaknya tidak mempersoalkan penahanan Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo di rumah tahanan militer Guntur. Ia pun menyatakan, jika ada batasan-batasan tertentu yang diterapkan dalam rutan, itu menjadi kewenangan institusi yang mengelola rutan tersebut.

"Rutan itu mana pun yang penting sudah ada ketetapan dari Menkum HAM, tidak ada masalah kalau sudah ditetapkan sebagai rutan," ucap Sutarman, Rabu (5/12/2012), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan.

Sutarman menilai sangat wajar jika aparat militer yang mengelola rutan memberikan batasan-batasan tertentu, termasuk soal waktu kunjungan.

"Aturan-aturan besuk itu berlaku bagi rutan-rutan itu. Kalau dulu Pak Abu Bakar di Rutan Polri, padahal dia napi, dia tetap diberlakukan aturan Bareskrim. Kalau ada aturan lain di Guntur, tidak apa, kita terima, tidak masalah," ucap Sutarman lagi.

KPK akhirnya menahan tersangka kasus dugaan korupsi proyek simulator surat izin mengemudi (SIM) Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo, Senin (3/12/2012). Djoko yang merupakan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri) itu ditahan di rumah tahanan KPK yang berlokasi di Kompleks Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan.

Di dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM, Djoko diduga bersama-sama melakukan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain. Selain Djoko, KPK menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni mantan Wakil Kepala Korlantas Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo dan dua pihak rekanan, Budi Susanto serta Sukotjo S Bambang.

Diduga, timbul kerugian negara sekitar Rp 100 miliar dalam proyek simulator tersebut.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika melihat seharusnya Djoko tidak ditahan di rutan militer.

"Saya tidak setuju. Militer punya hukum sendiri dengan sarana dan anggaran sendiri, sipil juga punya sendiri. KPK saat ini mencampuradukkan itu," katanya.

Hal tersebut akan memberikan dampak luas. Pasek menduga diletakkannya Djoko di rutan militer bisa mengadu domba lembaga-lembaga negara.

"Saya nilai militer ini sudah masuk ke ranah hukum sipil," ucap Pasek.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Idul Adha, Menkes Imbau Masyarakat Patuhi Prokes

    Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Idul Adha, Menkes Imbau Masyarakat Patuhi Prokes

    Nasional
    Temuan Pemerintah, Kini Banyak Pengunjung Mal Masuk Tanpa Scan PeduliLindungi

    Temuan Pemerintah, Kini Banyak Pengunjung Mal Masuk Tanpa Scan PeduliLindungi

    Nasional
    Bareskrim Limpahkan Ratusan Barang Bukti Kasus Quotex ke Kejari Bale Endah Bandung

    Bareskrim Limpahkan Ratusan Barang Bukti Kasus Quotex ke Kejari Bale Endah Bandung

    Nasional
    Tak Ada Perubahan Aturan, Menkes Sebut Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan

    Tak Ada Perubahan Aturan, Menkes Sebut Masker Boleh Dilepas di Luar Ruangan

    Nasional
    Sosok Marsma Wahyu, Danpaspampres Baru dari Satuan Elite TNI AU

    Sosok Marsma Wahyu, Danpaspampres Baru dari Satuan Elite TNI AU

    Nasional
    Luhut Minta Sosialisasi Pembelian Minyak Goreng lewat PeduliLindungi Diperpanjang

    Luhut Minta Sosialisasi Pembelian Minyak Goreng lewat PeduliLindungi Diperpanjang

    Nasional
    PAN: Susi Pudjiastuti Belum Terekam Survei, Perlu Kerja Keras agar Dilirik

    PAN: Susi Pudjiastuti Belum Terekam Survei, Perlu Kerja Keras agar Dilirik

    Nasional
    Jadi Satu-satunya Partai yang Penuhi 'Presidential Threshold', PDI-P Dinilai Merasa Aman soal Capres

    Jadi Satu-satunya Partai yang Penuhi "Presidential Threshold", PDI-P Dinilai Merasa Aman soal Capres

    Nasional
    PPKM Luar Jawa-Bali Kembali Diperpanjang Hingga 1 Agustus

    PPKM Luar Jawa-Bali Kembali Diperpanjang Hingga 1 Agustus

    Nasional
    Pemerintah Pertimbangkan Payung Hukum Pemilu di Tiga DOB Papua

    Pemerintah Pertimbangkan Payung Hukum Pemilu di Tiga DOB Papua

    Nasional
    Luhut Klaim Harga Minyak Goreng di Jawa-Bali Sudah Rp14.000, Luar Jawa Belum

    Luhut Klaim Harga Minyak Goreng di Jawa-Bali Sudah Rp14.000, Luar Jawa Belum

    Nasional
    Tanda Tanya Capres PDI-P: Kuasa Megawati dan Kalkulasi Politik

    Tanda Tanya Capres PDI-P: Kuasa Megawati dan Kalkulasi Politik

    Nasional
    Litbang Kompas: Mayoritas Responden Nilai Layanan Publik oleh Polri Sudah Efektif, Transpran, dan Akuntabel

    Litbang Kompas: Mayoritas Responden Nilai Layanan Publik oleh Polri Sudah Efektif, Transpran, dan Akuntabel

    Nasional
    Polri Siapkan Pengamanan Arus Mudik Idul Adha

    Polri Siapkan Pengamanan Arus Mudik Idul Adha

    Nasional
    Partai Mahasiswa Indonesia Ajukan Akses Sipol untuk Daftar Pemilu 2024

    Partai Mahasiswa Indonesia Ajukan Akses Sipol untuk Daftar Pemilu 2024

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.