Polri: Tak Masalah Irjen Djoko Ditahan di Rutan Militer

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman menyatakan, pihaknya tidak mempersoalkan penahanan Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo di rumah tahanan militer Guntur. Ia pun menyatakan, jika ada batasan-batasan tertentu yang diterapkan dalam rutan, itu menjadi kewenangan institusi yang mengelola rutan tersebut.

"Rutan itu mana pun yang penting sudah ada ketetapan dari Menkum HAM, tidak ada masalah kalau sudah ditetapkan sebagai rutan," ucap Sutarman, Rabu (5/12/2012), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan.

Sutarman menilai sangat wajar jika aparat militer yang mengelola rutan memberikan batasan-batasan tertentu, termasuk soal waktu kunjungan.

"Aturan-aturan besuk itu berlaku bagi rutan-rutan itu. Kalau dulu Pak Abu Bakar di Rutan Polri, padahal dia napi, dia tetap diberlakukan aturan Bareskrim. Kalau ada aturan lain di Guntur, tidak apa, kita terima, tidak masalah," ucap Sutarman lagi.

KPK akhirnya menahan tersangka kasus dugaan korupsi proyek simulator surat izin mengemudi (SIM) Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo, Senin (3/12/2012). Djoko yang merupakan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri) itu ditahan di rumah tahanan KPK yang berlokasi di Kompleks Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan.

Di dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM, Djoko diduga bersama-sama melakukan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain. Selain Djoko, KPK menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni mantan Wakil Kepala Korlantas Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo dan dua pihak rekanan, Budi Susanto serta Sukotjo S Bambang.

Diduga, timbul kerugian negara sekitar Rp 100 miliar dalam proyek simulator tersebut.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika melihat seharusnya Djoko tidak ditahan di rutan militer.

"Saya tidak setuju. Militer punya hukum sendiri dengan sarana dan anggaran sendiri, sipil juga punya sendiri. KPK saat ini mencampuradukkan itu," katanya.

Hal tersebut akan memberikan dampak luas. Pasek menduga diletakkannya Djoko di rutan militer bisa mengadu domba lembaga-lembaga negara.

"Saya nilai militer ini sudah masuk ke ranah hukum sipil," ucap Pasek.