Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KY Pernah Loloskan Calon Hakim Agung Tak Sesuai Kuota

Kompas.com - 03/12/2012, 16:26 WIB
Khaerudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial didesak untuk tak sekedar meloloskan calon hakim agung ke Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan kuota, yakni 15 nama. Komisi Yudisial tetap harus menerapkan seleksi super ketat agar nama-nama yang dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat merupakan calon hakim agung yang sesuai kriteria dan kebutuhan Mahkamah Agung.

Menurut Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar, KY sebenarnya pernah meloloskan calon hakim agung untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR, tak sesuai kuota (15 orang). Sesuai ketentuan perundangan, KY harus menyerahkan 15 nama untuk diuji kepatutan dan kelayakan di DPR. Selanjutnya DPR akan memilih empat nama untuk dijadikan hakim agung.

Saat ini KY tengah menyeleksi 19 nama calon hakim agung, sehingga jika mengikuti ketentuan perundangan, KY akan mengeliminir empat nama. "Pada dasarnya kelulusan yang kurang dari kuota itu pernah beberapa kali terjadi dan dalam beberapa kesempatan, DPR dapat memahaminya, walau pun pernah juga kemudian DPR mengembalikan ke KY," kata Asep.

Sebelumnya, Koalisi Pemantau Peradilan menyatakan, berdasarkan hasil pengamatan mereka selama seleksi wawancara terbuka terhadap 19 nama calon hakim agung di KY, ternyata lebih dari empat nama yang menurut koalisi tak pantas menjadi hakim agung. Koalisi

Pemantau Peradilan pun meminta KY agar tak memaksakan meloloskan 15 nama ke DPR untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan menjadi hakim agung. "Andai dalam rapat kelulusan besok, jumlah yang diperoleh kurang dari kuota, KY akan secepatnya membicarakan hal tersebut dengan DPR," kata Asep.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com