Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Calon Hakim Agung Diragukan Integritasnya

Kompas.com - 02/12/2012, 19:49 WIB
Khaerudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dari 19 orang calon hakim agung yang mengikuti seleksi wawancara terbuka di Komisi Yudisial, ada empat nama yang diragukan integritasnya. Salah satu di antara mereka malah menolerir pemberian dari pihak berperkara dengan alasan jumlahnya sedikit.

Menurut aktivis Koalisi Pemantau Peradilan Choky Ramadhan, terdapat empat calon hakim agung yang ikut seleksi wawancara terbuka di Komisi Yudisial (KY) yang diragukan integritasnya. "Mereka misalnya ada yang menolerir pemberian dari pihak-pihak berperkara walau pun dalam jumlah yang kecil sebagai bentuk terima kasih karena telah memenangkan perkara yang ditangani si calon hakim agung," kata Choky di Jakarta, Minggu (2/12/2012).

Selain itu menurut Choky, ada juga calon yang jawabannya inkonsisten dengan kenyataan. "Misalnya, ada calon yang ternyata pernah tidak menggunakan audit BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) sebagai bahan dalam membuktikan kerugian keuangan negara," kata Choky.

Koalisi Pemantau Peradilan meminta KY benar-benar melakukan penyaringan super ketat terhadap ke-19 nama yang rencananya bakal diumumkan Senin besok, terkait siapa saja yang berhak mengikuti tahap akhir, uji kepatutan dan kelayakan di DPR. "Jangan sampai calon yang diberikan KY ini busuk, sehingga hasilnya nanti juga busuk. Apalagi MA saat ini tengah disorot oleh tindakan sejumlah oknum hakim agung yang diduga melanggar kode etik dan pidana," kata Choky.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektare Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com