Hartati Minta KPK Buka Blokir Rekeningnya

Kompas.com - 28/11/2012, 15:57 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT Hardaya Inti Plantation (PT HIP) Hartati Murdaya meminta kepada majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta agar Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kembali rekeningnya yang diblokir. Permintaan ini disampaikan Hartati dan tim pengacaranya seusai mendengarkan pembacaan surat dakwaan jaksa KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

"Ada pemblokiran rekening yang dilakukan penyidik terhadap beberapa rekening Ibu Hartati. Pasal 29 kan ada kaitannya dengan kasus korupsi, sedangkan ini (dakwaan) menyangkut Pasal 5," kata salah satu pengacara Hartati, Denny Kailimang.

Hartati didakwa menyuap Bupati Buol Amran Batalipu terkait kepengurusan izin usaha perkebunan (IUP) dan hak guna usaha (HGU) lahan di Buol, Sulawesi Tengah. Mantan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu didakwa melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a juncto Pasal 64 Ayat 1 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 13 dalam undang-undang yang sama. Ancaman hukumannya maksimal lima tahun penjara.

Menurut tim pengacara Hartati, jaksa KPK harus membuka blokir karena rekening tersebut tidak berkaitan dengan kasus dugaan penyuapan yang didakwakan kepada Hartati. Denny mengatakan, rekening yang diblokir penyidik KPK itu menyimpan uang untuk keperluan pembangunan rumah sakit, donasi bulanan untuk para biksu, dan kegiatan sosial lainnya.

"Dana yayasan tersangkut di sana, dan saya harapkan majelis dapat mempertimbangkan hal ini karena sudah cukup lama kami minta kepada penyidik, tetapi penyidiknya kayaknya tuli,” ujar Denny. Selain itu, menurutnya, pemblokiran tersebut juga tidak melalui persetujuan pengadilan.

Hal senada disampaikan Hartati. Dia mengatakan, rekening yang diblokir KPK tidak berkaitan dengan PT HIP. Hartati pun menyampaikan keluhannya akibat pemblokiran tersebut. Menurut Hartati, akibat rekeningnya diblokir, kegiatan sosial yang biasa dilakukan Hartati menjadi terhambat.

"Mereka sangat terkejut, tidak terkait dengan urusan Buol, tetapi sekarang kontraktor, konsultan, banyak yang harus dibayar menunggu, tidak dibayar dan kegiatan sosial jalan, tetapi terhambat," ujarnya.

Selain itu, menurut Hartati, penetapannya sebagai tersangka menimbulkan masalah keuangan di perusahaannya. Sejumlah bank yang memberikan pinjaman ke perusahaan Hartati langsung meminta seluruh pinjaman itu dilunasi begitu tahu Hartati menjadi tersangka. Hal tersebut, lanjutnya, menimbulkan permasalahan sehingga dikhawatirkan berpengaruh terhadap pembayaran gaji karyawan.

“Sehingga terjadi masalah cash flow (alur kas) operasional rutin perusahaan. Ini menyangkut puluhan ribu karyawan, saya merasa punya tanggung jawab moral, berhubungan dengan nama saya, mohon kebijaksanaan segera dibuka sehingga kami dapat memenuhi kewajiban kami, supaya supplier-supplier itu yang tidak dibayar, tidak menyetop, terutama terhadap industri,” ungkapnya.

Atas permintaan pihak Hartati ini, Ketua Majelis Hakim Gusrizal mengatakan, majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam sidang yang akan datang. Persidangan selanjutnya dijadwalkan pada Kamis (6/12/2012).

Baca juga:
Hartati: Saya Tidak Punya Jiwa Korupsi!
2 Anak Buah Hartati Terbukti Menyuap
Hartati: Kita Tidak Boleh Kampungan
Hartati: Pengadilan Akan Buktikan Saya Tak Suap
Bupati Buol Terancam 20 Tahun Penjara

Berita terkait kasus ini dapat diikuti dalam topik "Hartati dan Dugaan Suap Bupati Buol", serta "Hartati Jadi Tahanan KPK"

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    16 RUU Resmi Ditarik dari Prolegnas Prioritas, Salah Satunya RUU PKS

    16 RUU Resmi Ditarik dari Prolegnas Prioritas, Salah Satunya RUU PKS

    Nasional
    Jubir Pemerintah: Positif Covid-19 Bukanlah Akhir Segalanya

    Jubir Pemerintah: Positif Covid-19 Bukanlah Akhir Segalanya

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 1.624, Total Ada 59.394 Kasus Covid-19 di Indonesia

    UPDATE: Bertambah 1.624, Total Ada 59.394 Kasus Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Tiga Dugaan Malaadministrasi dalam Program Kartu Prakerja yang Dilaporkan ICW

    Tiga Dugaan Malaadministrasi dalam Program Kartu Prakerja yang Dilaporkan ICW

    Nasional
    Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, Ombudsman Dorong Jokowi Terbitkan Perpres

    Rangkap Jabatan Komisaris BUMN, Ombudsman Dorong Jokowi Terbitkan Perpres

    Nasional
    Ini Alasan Akademisi Terkait Urgensi Pengesahan RUU PKS

    Ini Alasan Akademisi Terkait Urgensi Pengesahan RUU PKS

    Nasional
    Transaksi Bundling Pelatihan Dihentikan, Ini Sejumlah Kontroversi Kartu Prakerja

    Transaksi Bundling Pelatihan Dihentikan, Ini Sejumlah Kontroversi Kartu Prakerja

    Nasional
    Alasan DPR Tarik RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

    Alasan DPR Tarik RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

    Nasional
    ICW Nilai Susunan Direksi dan Komisaris BUMN Tidak Proporsional

    ICW Nilai Susunan Direksi dan Komisaris BUMN Tidak Proporsional

    Nasional
    Pemerintah Akui Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 di Indonesia di Bawah Global

    Pemerintah Akui Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 di Indonesia di Bawah Global

    Nasional
    Jubir Pemerintah: Layanan Kesehatan Membaik, Angka Kesembuhan Juga Makin Tinggi

    Jubir Pemerintah: Layanan Kesehatan Membaik, Angka Kesembuhan Juga Makin Tinggi

    Nasional
    Telepon Jaksa Agung, Mahfud Perintahkan Segera Tangkap Djoko Tjandra

    Telepon Jaksa Agung, Mahfud Perintahkan Segera Tangkap Djoko Tjandra

    Nasional
    Dokter RSPAD: Masa Penyembuhan Pasien Covid-19 dengan Penyakit Penyerta Lebih Lama

    Dokter RSPAD: Masa Penyembuhan Pasien Covid-19 dengan Penyakit Penyerta Lebih Lama

    Nasional
    Nadiem: Pandemi Ubah Kebutuhan Kompetensi Dasar Murid...

    Nadiem: Pandemi Ubah Kebutuhan Kompetensi Dasar Murid...

    Nasional
    Mendikbud: Setelah Pandemi Covid-19, Pembelajaran Jarak Jauh Akan Permanen

    Mendikbud: Setelah Pandemi Covid-19, Pembelajaran Jarak Jauh Akan Permanen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X