Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eks Penyidik: Yang Disampaikan ke DPR untuk Selamatkan KPK

Kompas.com - 27/11/2012, 16:52 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah seorang penyidik Polri yang pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisaris  Hendy F Kurniawan, mengungkapkan apa yang disampaikan dalam pertemuan tertutup antara sejumlah eks penyidik KPK dengan Komisi III DPR, pekan lalu. Ia mengungkapkan, kedatangannya dalam pertemuan itu atas undangan Komisi III melalui Badan Reserse Kriminal Polri khususnya Direktorat Tindak Pidana Korupsi.

Menurut dia, pertemuan dengan Komisi III tersebut untuk membahas keunggulan penanganan kasus korupsi di KPK yang dapat diaplikasikan pada institusi Polri. Hal tersebut, menurut dia, untuk peningkatan kinerja penyidik Polri.

"Materi yang dibahas apa yang bisa dikembangkan oleh Polri, yang baik di KPK bisa ditularkan ke Dittipikor Polri," ungkap Hendy di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (27/11/2012).

Setelah itu, dia ditanya mengenai alasan mundur dari KPK. Untuk diketahui, Hendi merupakan salah seorang dari enam penyidik yang mengundurkan diri dari KPK pada 1 November 2012.

"Dalam pertemuan itu ada pertanyaan mengenai kenapa saya mundur sebagai salah seorang penyidik dari enam yang mundur dari KPK. Ini saya sampaikan agar tidak menjadi liar," ujarnya.

Hendy pun membeberkan alasannya. Ia bertugas menjadi penyidik di KPK sejak 2008. Menurut dia, di bawah kepemimpinan Abraham Samad ada beberapa langkah penyidikan yang tidak sesuai dengan prosedur. Salah satunya saat penetapan tersangka Miranda Goeltom dan Angelina Sondakh. Menurut dia, saat itu belum ada alat bukti yang cukup untuk menjerat keduanya dan belum ada surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik). Sementara itu, masalah penyadapan di KPK ia mengaku tidak membongkar kepada DPR secara teknis. Namun, menurut dia, hal yang disampaikan kepada DPR untuk menyelamatkan lembaga antikorupsi tersebut.

"Ini saya sampaikan ke DPR adalah untuk menyelamatkan KPK," katanya.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad menilai tidak etis jika para mantan penyidik KPK itu menceritakan apa yang terjadi di internal KPK kepada pihak luar. "Dari segi kode etik itu sebenarnya tidak etis," kata dia.

Abraham membantah ada perlakuan berbeda dari Pimpinan KPK terhadap para penyidik. Semua penyidik, menurut dia, dianggap sama. KPK juga bekerja secara profesional. "Semua sama, semua anak emas, enggak ada anak perak," kata mantan pengacara itu.

Sebelumnya, Komisi III DPR menggelar rapat tertutup dengan belasan mantan para penyidik KPK yang sudah kembali ke kepolisian. Mereka dipimpin oleh Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Sutarman.

Menurut anggota Komisi III, Nurdiman Munir, para mantan penyidik KPK itu menceritakan banyak hal, salah satunya mengeluhkan perlakuan berbeda oleh pimpinan KPK. "Ada penyidik anak emas, ada yang penyidik anak pungut," kata Nudirman.

Selain rapat bersama para penyidik, Komisi III juga rapat bersama para mantan jaksa penuntut umum KPK yang sudah kembali ke Kejaksaan. Mereka menilai tidak ada permasalahan di internal KPK.

"Dalam keterangan mereka, tidak ada penetapan tersangka di KPK tanpa ada proses eksposes lebih dulu. Jaksa pun tidak pernah mendapatkan tekanan dari pimpinan selama ini agar menuntut seseorang tanpa bukti yang cukup," kata anggota Komisi III, Martin Hutabarat.

Baca juga:
Abraham: Eks Penyidik KPK Tak Etis
Abraham: Semua Penyidik Anak Emas

Eks Penyidik KPK 'Curhat' di DPR, Ini Tanggapan Kapolri
Ada Penyidik Anak Emas dan Anak Pungut di KPK
9 Eks Penyidik KPK Berkisah di DPR

Baca juga topik:
KPK Krisis Penyidik

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

    Jokowi Sebut Surplus Panen Padi di Kotawaringin Timur Akan Dibawa ke IKN

    Nasional
    Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

    Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

    Nasional
    Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

    Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

    Nasional
    Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

    Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

    Nasional
    Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

    Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

    Nasional
    3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

    3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

    Nasional
    Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

    Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

    Nasional
    Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

    Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

    Nasional
    Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

    Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

    Nasional
    Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

    Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

    Nasional
    Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

    Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

    Nasional
    Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

    Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

    Nasional
    DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

    DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

    Nasional
    Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

    Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

    Nasional
    PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

    PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com