Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Untuk Kedua Kalinya, BK Panggil Dirut Merpati

Kompas.com - 27/11/2012, 09:27 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat kembali memanggil Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) Rudy Setyopurnomo, Selasa (27/11/2012). Ini adalah panggilan BK untuk kedua kalinya untuk mengklarifikasi bantahan yang disampaikan Dirut Merpati sebelumnya, Sardjono Jhony, terkait dugaan pemerasan oleh anggota DPR terhadap maskapai plat merah itu.

"Hari ini memanggil Dirut Merpati pukul 13.00. Ada yang perlu dikonfirmasi," ujar Ketua BK, M Prakosa, Selasa (27/11/2012), saat dihubungi wartawan.

Prakosa mengatakan, Rudy akan diminta keterangannya seorang diri, belum akan dilakukan konfrontasi dengan anggota dewan yang dilaporkan memeras. "Belum dikonfrontasi hari ini," ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Hingga kini, BK sudah memanggil Dirut PT Merpati Rudy Setyopurnomo, Dirut PT PAL Firmansyah Arifi, Dirut PT Garam Yulian Lintang, dan Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro. Dari keterangan para direksi ini, semua mengakui adanya praktek meminta jatah yang dilakukan anggota DPR.

Selain itu, BK juga sudah memintai keterangan sejumlah anggota DPR seperti anggota Komisi VI dari Fraksi Golkar Idris Laena terkait dugaan pemerasan di PT Garam dan PT Pal dan anggota Komisi XI dari Fraksi Demokrat Achsanul Qosasi serta anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan Sumaryoto terkait dugaan pemerasan direksi Merpati. Dari pemanggilan ini, BK menemukan ada indikasi pelanggaran etika pada Laena dan Sumaryoto. Pada Senin kemarin, BK juga sudah memanggil mantan dirut ketiga BUMN itu. Saat dipanggil, mantan Dirut Merpati Sardjono Jhony membantah tudingan Dirut Merpati saat ini bahwa dirinya menjanjikan sucess fee kepada anggota DPR terkait penyertaan modal negara (PMN).

"Enggak, enggak benar. Enggak ada yang minta upeti enggak ada bayar juga," ujar Jhony, Senin (26/11/2012), saat memenuhi panggilan BK.

Pernyataan Jhony ini menjawab pertanyaan wartawan terkait adanya permintaan anggota Komisi XI terhadap direksi Merpati sekaligus tudingan adanya uang yang sudah diberikan Merpati sebesar Rp 5 miliar ke anggota dewan. Jhony mengaku tak tahu bagaimana kabar soal pemerasan ini bisa menyeruak ke publik.

"Tanya sama Dirut Merpati yang sekarang," ucap Jhony.

Jhony mengaku dirinya tidak tahu menahu soal pernyataan anggota Komisi XI Sumaryoto di hadapan BK yang menyatakan pernah berkali-kali bertemu dengan direksi Merpati di luar agenda resmi.

"Dengan siapa? Dengan saya? Direksi yang mana ini? Kalau direksi saya, ikut semua. Tanya saja direksinya, tanya saja DPR komisi keuangan," katanya.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

    Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

    Nasional
    KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

    KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

    Nasional
    Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

    Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

    Nasional
    Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

    Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

    Nasional
    Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

    Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

    Nasional
     Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

    Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

    Nasional
    Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

    Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

    Nasional
    Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

    Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

    Nasional
    KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

    KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

    Nasional
    Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

    Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

    Nasional
    Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

    Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

    Nasional
    Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

    Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

    Nasional
    Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

    Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

    Nasional
    Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

    Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

    Nasional
    Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

    Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com