Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Dirut Tuding Ada Intimidasi di Tubuh Merpati

Kompas.com - 27/11/2012, 05:00 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines, Sardjono Jhony, meminta agar Dirut Merpati saat ini, Rudy Setyopurnomo, dinonaktifkan.

Menurutnya, Rudy sudah melakukan tekanan di dalam internal Merpati sehingga para pegawai di dalamnya tidak terbuka.

"Iya, ada yang diintimidasi dijemput paksa. Ada yang dipecat. Jadi, kalau dicium bau Jhony dipecat, Dirkeu, dan Dirteknik," ucap Jhony, Senin (26/11/2012), di Kompleks Parlemen, Senayan.

Perseteruan di internal Merpati, lanjut Jhony, bukan didasarkan persaingan antara dirinya dengan Rudy. Pasalnya, Rudy sudah lebih senior.

"Saya enggak perlu bersaing, dia 60 tahun, saya 41. Saya cari kerja lain nyupir dan motor. Jadi, enggak perlu bersaing," katanya.

Pada masa kepemimpinan Rudy, Jhony mengaku banyak pegawai dan pilot yang dipecat lantaran dinilai tidak satu visi dengan dirut baru tersebut.

Dengan gaya kepemimpinan seperti ini, Jhony pun mempertanyakan soal dasar laporan Rudy kepada Badan Kehormatan terkait dugaan pemerasan di tubuh maskapai pelat merah itu.

Menurutnya, penonaktifan Rudy bisa membantu internal Merpati untuk mengungkap praktik ini.

"Jadi, mereka bisa terbuka data dan fakta apa ada uang yang mengalir, apakah ada upeti-upeti seperti itu," ucap Jhony.

Jhony mengaku pada masa kepemimpinannya, tidak pernah ada permintaan upeti dari anggota DPR terhadapnya ataupun janji jatah yang diberikannya kepada anggota DPR.

"Zaman saya sama sekali tidak ada, bisa tanya ke direktur-direktur saya dulu," imbuhnya.

Sementara itu, mantan Direktur Keuangan Merpati Mohammad Roem yang turut mendampingi Jhony mengakui dirinya mengundurkan diri pada pertengahan Agustus 2012.

"Saya sudah tidak cocok lagi dengan kepemimpinan yang baru. Terlalu banyak bicara tanpa ada fakta atau bukti seperti sekarang ini," imbuhnya.

Saat ditanyakan soal praktik permintaan jatah, Roem yang sempat setahun berdinas di Merpati pun kembali menampik tudingan itu.

"Selama saya menjadi direktur keuangannya, tidak pernah ada aliran uang seperti itu. Saya ini dari BPKP. Saya ditempatkan di Merpati untuk menjaga jangan sampai ada yang seperti itu. Saya enggak tahu kalau disebut ada minta upeti," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com