Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aduan Kongkalikong Tak Hanya di Tiga Kementerian

Kompas.com - 26/11/2012, 18:11 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan, aduan yang dia terima mengenai dugaan praktik kongkalikong korupsi APBN tidak hanya di tiga kementerian saja. Laporan yang dia teruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi hanya sebagai sampel.

"Saya ambil sampel tiga. Laporannya lebih," kata Dipo saat rapat membahas anggaran dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/11/2012).

Hal itu dikatakan Dipo untuk menjawab berbagai pertanyaan para politisi Komisi II. "Saya yakin (praktik kongkalikong) lebih dari tiga kementerian. Cuma kita bicara pembuktian," kata anggota Komisi II Akbar Faisal.

Dipo mengaku bahwa laporan praktik kongkalikong dari PNS Kementerian masih terus berdatangan. Laporan itu diterima pascasurat edaran Sekretaris Kabinet nomor 542 terkait pencegahan praktik kongkalikong anggaran di instansi pemerintah.

Namun, Dipo tak mau menyebut kementerian mana lagi yang dilaporkan terjadi praktik kongkalikong. Dipo hanya membenarkan ketika dikonfirmasi apakah tiga kementerian yang telah dilaporkan ke KPK adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan.

Dipo mengatakan, dirinya tidak bisa membiarakan aduan yang dilengkapi bukti-bukti dari para pejabat eselon I Kementerian itu. Apalagi dirinya bukan penegak hukum yang bisa melakukan pengusutan. Karena itu, aduan PNS diteruskan ke KPK.

Menurut dia, tidak ada maksud untuk menyerang menteri terkait langkahnya itu. "Tidak ada niat jahat sama sekali kepada mereka (menteri). Ini sistem bekerja dan jangan menyangka ini biasa-biasa saja. Bawahan sudah melihat, kolega sudah melihat, atasan sudah melihat. Jadi saling ingatkan, apakah dia profesional, apakah dia dari parpol, apakah dia dari TNI," kata Dipo.

Kini, tambah Dipo, tinggal menunggu tindaklanjut dari KPK untuk membuktikan apakah aduan PNS tersebut benar atau tidak. "Nanti terserah KPK apakah ada keterlibatan dengan menterinya," ucap Dipo.

Apakah laporan kementerian lain juga akan diteruskan ke KPK? "diteruskan," jawab Dipo.

 

Baca juga:
Kongkalikong Merata di Semua Kementerian
Presiden Dipermalukan
Dipo Laporkan Tiga Kementerian, Ada Persaingan di Istana?

Keberanian Dipo Patut Diacungi Jempol, tetapi...
Tiga atau Empat Kementerian yang Dituding Kongkalikong?
Inilah Tiga Kementerian yang Dilaporkan Dipo Alam

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Nasional
    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

    Nasional
    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

    Nasional
    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

    Nasional
    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

    Nasional
    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

    Nasional
    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

    Nasional
    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Nasional
    Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    Nasional
    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com