Kompas.com - 23/11/2012, 11:42 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin batal bersaksi dalam persidangan kasus dugaan penerimaan suap kepengurusan anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan Nasional dengan terdakwa Angelina Sondakh yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (23/11/2012). Tim jaksa penuntut umum KPK yang berwenang menghadirkan Nazaruddin mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak dapat bersaksi dengan alasan sakit.

“Menurut keterangan pengawal tahanan, Muhammad Nazaruddin sakit. Tetapi, kita belum dapat surat keterangan sakitnya,” kata jaksa Kiki Ahmad Yani.

Dengan demikian, pemeriksaan Nazaruddin sebagai saksi dalam persidangan akan dijadwalkan ulang pada Kamis (29/11/2012) pekan depan.

Jaksa KPK juga meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor mengeluarkan surat ketetapan untuk memanggil Nazaruddin dan dua saksi lainnya yang juga tidak memenuhi panggilan persidangan. Dua saksi lain itu adalah anggota DPR Max Sopacua dan seorang wartawan bernama Jefri Manuel Rawis.

"Nanti akan kita gabungkan semuanya. Soalnya, Max Sopacua sudah dua kali kita kirimi surat panggilan," kata jaksa Kiki.

Sebelum persidangan dimulai, Angelina mengatakan kalau keterangan Nazaruddin penting dalam membuat terang perkaranya. Adapun kasus dugaan suap yang melibatkan Angelina ini merupakan pengembangan kasus suap wisma atlet SEA Games yang menjerat Nazaruddin. Mantan politikus Partai Demokrat itu menyebut Angie menerima aliran dana terkait wisma atlet.

Dalam surat dakwaan Angelina disebutkan kalau uang senilai total Rp 12 miliar dan 2.350.000 dollar AS (Rp 21 miliar) diterima Angie dari Grup Permai. Seperti diketahui, Grup Permai merupakan perusahaan milik Nazaruddin.

Pemberian uang tersebut, menurut dakwaan, diketahui Angie sebagai commitment fee atau imbalan karena dia telah setuju mengupayakan agar anggaran proyek pada perguruan tinggi dan program pengadaan sarana dan prasarana olahraga dapat disesuaikan dengan permintaan Grup Permai. Uang itu diserahkan antara Maret 2010 hingga November 2010 saat Angelina menjadi anggota Badan Anggaran DPR sekaligus Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Komisi X.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Minta Keterangan Ferdy Sambo di Mako Brimob, Komnas HAM Utus 3 Komisioner

    Minta Keterangan Ferdy Sambo di Mako Brimob, Komnas HAM Utus 3 Komisioner

    Nasional
    Gerindra Bakal Buka Komunikasi dengan Parpol Lain Setelah Deklarasi Koalisi Bersama PKB

    Gerindra Bakal Buka Komunikasi dengan Parpol Lain Setelah Deklarasi Koalisi Bersama PKB

    Nasional
    Demokrat Lakukan Pertemuan Terbatas dengan Nasdem-PKS: Hasilnya Akan Disampaikan Pada Saatnya

    Demokrat Lakukan Pertemuan Terbatas dengan Nasdem-PKS: Hasilnya Akan Disampaikan Pada Saatnya

    Nasional
    Dugaan Intervensi dalam Surat Pencabutan Dua Pengacara Bharada E, Komisi III Bakal Tanya Kapolri Saat Rapat

    Dugaan Intervensi dalam Surat Pencabutan Dua Pengacara Bharada E, Komisi III Bakal Tanya Kapolri Saat Rapat

    Nasional
    Gerindra Bakal Ajak PKB Berembuk Saat Prabowo Sudah Putuskan Jadi Capres

    Gerindra Bakal Ajak PKB Berembuk Saat Prabowo Sudah Putuskan Jadi Capres

    Nasional
    Partai Buruh Yakin Berjaya di Bekasi dan Jadi 3 Besar di DPRD DKI

    Partai Buruh Yakin Berjaya di Bekasi dan Jadi 3 Besar di DPRD DKI

    Nasional
    Profil Ronny Talapessy: Pengacara Bharada E yang Baru, Pernah Jadi Kuasa Hukum Ahok

    Profil Ronny Talapessy: Pengacara Bharada E yang Baru, Pernah Jadi Kuasa Hukum Ahok

    Nasional
    Hormati Rapimnas Gerindra, PDI-P: Mau Bicara soal Presiden, Kampanye, Monggo

    Hormati Rapimnas Gerindra, PDI-P: Mau Bicara soal Presiden, Kampanye, Monggo

    Nasional
    Partai Buruh Targetkan 5,6 Juta Suara pada Pemilu 2024

    Partai Buruh Targetkan 5,6 Juta Suara pada Pemilu 2024

    Nasional
    Khofifah Dinilai Cocok Dampingi Prabowo di 2024, Punya 'Quadruple Power'

    Khofifah Dinilai Cocok Dampingi Prabowo di 2024, Punya "Quadruple Power"

    Nasional
    Gerindra: Syarat Gabung Koalisi Dukung Prabowo sebagai Capres 2024

    Gerindra: Syarat Gabung Koalisi Dukung Prabowo sebagai Capres 2024

    Nasional
    Sosok Deolipa Yumara, Pengacara yang Dampingi Bharada E Tak Sampai Sepekan

    Sosok Deolipa Yumara, Pengacara yang Dampingi Bharada E Tak Sampai Sepekan

    Nasional
    Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK, Waketum Gerindra: Bukan Kader Kita

    Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK, Waketum Gerindra: Bukan Kader Kita

    Nasional
    Alasan Bharada E Cabut Kuasa Deolipa Yumara dan Boerhanuddin

    Alasan Bharada E Cabut Kuasa Deolipa Yumara dan Boerhanuddin

    Nasional
    Ini Kata Pengacara soal Pengakuan Sambo atas Tewasnya Brigadir J

    Ini Kata Pengacara soal Pengakuan Sambo atas Tewasnya Brigadir J

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.