Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BK Konfrontir Dirut Merpati dengan Anggota Komisi XI

Kompas.com - 22/11/2012, 18:44 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat akan kembali memanggil Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Rudy Setyopurnomo. Rudy akan dikonfrontir dengan anggota Komisi XI yang terlibat dalam pertemuan tanggal 1 Oktober 2012.

"Terkait laporan Pak Dahlan Iskan, ada pertemuan direksi Merpati dengan anggota Komisi XI Panja Merpati memang ada pertemuan 1 Oktober 2012 di ruang pimpinan Komisi XI. Tapi berdasarkan yang kami dapatkan ada perbedaan materi pembahasan. Maka kami akan konfrontir direksi Merpati dengan anggota dewan yang hadir," ujar Ketua BK M Prakosa, Kamis (22/11/2012), di kompleks Parlemen, Senayan.

Prakosa mengatakan konfrontir kemungkinan akan dilakukan pekan depan. Selain itu, Prakosa juga menjelaskan pihaknya akan mengundang mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines, Sardjono Djoni Tjitrokusumo. Keterangan Djoni diperlukan lantaran permintaan jatah Komisi XI ini diawali dari janji sucess fee yang dilontarkan Djoni terkait penyertaan modal negara (PMN).

"Direksi Merpati yang kemarin juga akan kami mintai keterangannya. Kami akan jadwalkan nanti, tapi mulai pekan depan," ucap Prakosa.

Konfrontasi antara Dirut Merpati dengan Komisi XI, lanjut Prakosa, dilakukan karena adanya perbedaan pandangan terkait pertemuan tanggal 1 Oktober 2012.

Zulkiflimansyah Absen

BK saat ini sudah memeriksa tiga anggota DPR yakni Idris Laena (anggota Komisi VI dari Fraksi Golkar), Sumaryoto (anggota Komisi XI dari Fraksi PDI-Perjuangan), dan Achsanul Qosasi (anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat).

Rencananya, anggota Komisi XI lainnya yakni Zulkiflimansyah juga akan diperiksa. Namun, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini urung datang.

"Pak Zulkiflimansyah tidak bisa hadir, karena ada di Sumbawa karena orang tuanya sakit. Nanti, pak Zul juga akan kami panggil lagi pekan depan," tutur Prakosa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

    BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

    Nasional
    Segini Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

    Segini Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

    Nasional
    Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

    Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

    Nasional
    Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

    Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

    Nasional
    Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

    Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

    Nasional
    Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

    Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

    Nasional
    MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

    MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

    Nasional
    Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

    Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

    Nasional
    Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

    Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

    Nasional
    Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

    Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

    Nasional
    PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

    PKB Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah

    Nasional
    SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

    SYL Mengaku Tak Pernah Dengar Kementan Bayar untuk Dapat Opini WTP BPK

    Nasional
    Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

    Draf RUU Penyiaran: Lembaga Penyiaran Berlangganan Punya 6 Kewajiban

    Nasional
    Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

    Draf RUU Penyiaran Wajibkan Penyelenggara Siaran Asing Buat Perseroan

    Nasional
    Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

    Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com