BK: Idris Laena Intens Hubungi Direksi PT PAL

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat meminta keterangan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar Idris Laena, Rabu (21/11/2012) siang ini. Pertemuan ini berlangsung sekitar 1,5 jam. Idris diadukan Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait kasus dugaan pemerasan dalam penyertaan modal negara (PMN).

Saat ditanyakan BK, rupanya Laena mengaku bertemu dengan jajaran direksi PT PAL Indonesia dan PT Garam berkali-kali. Dirinya juga mengirimkan layanan pesan singkat, setidaknya 20 kali. 

"Bapak Idris Laena mengakui adanya pertemuan-pertemuan dengan direksi dari PT PAL maupun PT Garam," ujar Prakosa, Rabu siang, di Kompleks Parlemen Senayan.

Dari pertemuan tersebut, Prakosa menjelaskan, Laena melakukan pertemuan satu kali dengan direksi PT Garam dan berkali-kali dengan direksi PT PAL di beberapa tempat. Selain itu, Laena juga mengakui ada pesan singkat darinya kepada kedua direksi BUMN itu.

Hal ini pun diakui oleh Dirut PT Garam dan PT PAL yang dipanggil BK kemarin. "Dari direksi PT PAL mengatakan ada (SMS) beberapa kali. Mungkin lebih dari 10 kali, 20 kali. Ada beberapa SMS dan telepon dari Pak Idris Laena kepada direksi, sekitar 20-30 kali, baik kepada direktur utama dan direktur keuangan. Saya nggak ingat persis, saya katakan sekitar ya," ucap Prakosa.

Sementara itu, Laena usai memberikan keterangan di BK, langsung dikawal ketat sejumlah petugas pengamanan. Saat ditanya soal pesan singkat kepada direksi PT PAL dan PT Garam, Laena justru membantahnya.

"Tidak ada. Saya sudah sampaikan semuanya ke BK," kata Laena.

Sebelumnya, Direktur Utama PT PAL Firmansyah Arifin mengakui adanya upaya pemerasan itu. "Yang saya tahu hanya satu orang. Kalian sudah tahulah. Ini terkait PMN (penyertaan modal negara) kan kalian juga sudah tahu. Saya sudah bicara semua di sana (Badan Kehormatan)," kata Firmansyah lagi kemarin.

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Dan, berita terhangat Nasional dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014