PDI-P: Hambalang Tak Perlu, Serahkan ke KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melihat usulan hak interpelasi untuk kasus proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga masih belum perlu dilakukan. Hal ini karena kasus itu masih ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Interpelasi buat kami belum harus dilakukan. Apa gunanya KPK kalau kemudian hal-hal seperti ini tidak masuk ke ranah hukum dan harus dikembalikan lagi ke DPR?" ujar Ketua Fraksi PDI-P, Puan Maharani, Selasa (20/11/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Puan mengatakan, DPR sebaiknya menyerahkan persoalan Hambalang ini ke KPK. "Biarkan dulu KPK melaksanakan kewajiban untuk menyelesaikan masalah ini. Kami harapkan agar KPK bisa menyelesaikan dan segera menunjuk orang-orang yang bertanggung jawab," ucap Puan.

Sebelumnya, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) mengusulkan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggunakan hak bertanya (interpelasi) terhadap pemerintah.

"Karena menyangkut berbagai institusi, termasuk juga Kemenpora, kami meminta DPR gunakan hak bertanya," ucap Ketua BAKN Sumarjati Arjoso beberapa waktu lalu saat menyerahkan hasil telaah BAKN atas audit investigasi Hambalang ke pimpinan DPR.

Partai Demokrat sebagai partai penguasa menentang usulan ini. Demokrat menilai publik harus memberikan waktu bagi panja Hambalang yang saat ini sudah bekerja. Penggunaan hak bertanya dan pembentukan pansus hanya akan membuat semuanya menjadi tumpang tindih.

Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Alie menyerahkan sepenuhnya keputusan menggunakan hak bertanya atau tidak ke setiap fraksi yang ada. Ia juga mengatakan, untuk menyepakati interpelasi, ada beberapa mekanisme yang harus dipenuhi.

"Ada jumlah minimal, ada beberapa persyaratan sesuai tatib DPR. Kalau itu dipenuhi, posisi pimpinan itu harus menindaklanjutinya ke paripurna. Sebagai pimpinan, saya netral saja," kata Marzuki.

Baca juga:
Usai Reses, Golkar Bahas Interpelasi Hambalang
BAKN Andi Mallarangeng Terlibat
DPR Pertimbangkan Hak Interpelasi Terkait Hambalang
BAKN: Proyek Hambalang, Komisi X Bertanggung Jawab!

Berita terkait dapat diikuti di:
Skandal Proyek Hambalang
Audit Investigasi Hambalang