Tiga Direksi BUMN yang "Diperas" Dipanggil BK

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Kehormatan DPR akan memanggil tiga direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang disebut-sebut telah diperas oleh oknum anggota DPR. Ketiga BUMN itu adalah PT PAL, PT Garam, dan PT Merpati Nusantara Airlines.

Hal ini diungkapkan Ketua BK M Prakosa, Selasa (20/11/2012), di Jakarta. "Hari ini, tiga BUMN yang disebut oleh Pak Dahlan Iskan akan kami undang untuk dimintai keterangan," ujar Prakosa.

Ia menuturkan, penyampaian keterangan tiga direksi BUMN itu akan dilakukan secara terpisah dan tertutup mulai pukul 10.30. BK akan mengonfirmasi keterangan kronologi pemerasan yang sebelumnya disampaikan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Saat dipanggil BK DPR pada Senin (5/11/2012) lalu, Dahlan Iskan sudah menyerahkan dua nama anggota Dewan yang diduga memeras BUMN. Kedua nama itu yakni Idris Laena dari Fraksi Partai Golkar dan Sumaryoto dari Fraksi PDI-Perjuangan. Idris diduga meminta jatah ke PT PAL dan PT Garam. Sementara Sumaryoto diduga meminta jatah ke PT Merpati Nusantara Airlines.

Praktik pemerasan diduga dilakukan terkait penyertaan modal negara (PMN). Selain dua nama itu, Direktur Utama Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro juga menyerahkan nama Idris Sugeng yang disebut meminta jatah 2.000 ton gula.

Selang dua hari kemudian, Dahlan kembali menyerahkan lima nama yang diduga melakukan pemerasan dalam kasus Merpati melalui sebuah surat. Di dalam surat itu terdapat nama Achsanul Qosasi, anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat; dan M Ichlas El Qudsi, anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Laporan Dahlan dan anak buahnya ini menimbulkan protes para politisi yang dilaporkan. Idris Laena, Sumaryoto, Idris Sugeng, Achsanul Qosasi, dan M Ichlas El Qudsi membantah semua tudingan pemerasan. Bahkan PAN berencana melayangkan somasi kepada Dahlan.

Mendapat banyak protes dari anggota DPR, Dahlan kemudian merevisi dua nama terakhir yang dimasukkannya di dalam surat ke BK. "Jadi, total ada lima yang dilaporkan karena dua sudah direvisi Pak Dahlan. Kelima anggota Dewan ini akan kami periksa juga, termasuk Pak Dahlan yang merevisi nama itu," ucap Prakosa.