Kompas.com - 19/11/2012, 22:17 WIB
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com - Hatta Rajasa dan Jusuf Kalla mengungguli calon presiden dari Partai Golkar Aburizal "Ical" Barkrie jika pemilihan presiden diadakan sekarang. Hal itu disampaikan Direktur data Indonesia Network Election Survey (INES) Sudrajat Sacawitra saat menyampaikan hasil perolehan survei capres etnik non-Jawa.

"Selain ketiga nama itu, juga ada Surya Paloh, Yusril (Ihza Mahendra) dan Puan (Maharani) yang menduduki enam besar. Puan masuk capres non-Jawa karena ayahnya (Taufik Kiemas) adalah non-Jawa," kata Sudrajat di Galeri Cafe TIM,Jakarta, Senin (19/11/2012).

Menurut Sudrajat, Ketua Majelis Nasional Partai Nasional Demokrat Surya Paloh mendapatkan dukungan sebesar 10,9 persen. Mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra mengantongi 3,4 persen dan Puan Maharani Kiemas 3,3 persen. Di luar ketiga nama itu, ada politikus senior partai Golkar Akbar Tanjung mendapatkan 3,1 persen.

"Nama yang muncul setelah itu ada Ketua DPR Marzuki Alie (2,8 persen), Mendagi Gamawan Fauzi (2,7 persen), mantan Ketua MK Jimly Asiddiqie, dan Ketua DPD Irman Gusman memperoleh hasil yang sama (2,6 persen), dan Wakil Gubernur Jakarta Basuki atau Ahok (1,2 persen)," ujarnya.

Sudrajat menambahkan, responden survei lebih memilih isu primodialisme. Sebanyak 56,2 persen responden, lanjutnya, menghendaki perpaduan pasangan Jawa dan di luar Jawa. Responden yang berharap capres dari etnis Jawa sebesar 59,3 persen.

Hasil survei yang dilakukan pada 5-21 Oktober 2012 ini memiliki ambang kesalahan sebesar kurang lebih 2,5 persen dan tingkat kepercayaan 98 persen. Jumlah sampel asli secara acak sebanyak 6.000 responden, tetapi yang dapat dianalisis sebanyak 5.996 responden. Persentase dari responden perempuan dan laki-laki adalah 50:50.

Politikus senior Golkar, Rully Chairul Azwar, mengaku terkejut dengan elektabilitas Hatta Rajasa dalam survei INES tersebut. Ia menengarai, lonjakan Hatta karena yang bersangkutan populis di kalangan Islam. Ical sendiri, kata Rully, adalah figur sekuler yang dapat mengakomodir semua golongan.

"Pak Ical mampu bertahan dari krisis. Itu membuktikan, Pak Ical tidak terpengaruh dari hasil Hatta ini. Program dari pemenangan Pak Ical dalam pilpres tetap akan jalan," kata Rully.

Menurut Rully, isu primodialisme tidak seharusnya dilanjutkan. Ia berpendapat, responden seharusnya memilih berdasarkan kualitas dan kuantitas, bukan primodialisme. Media memiliki peran besar untuk mengikis primodialisme tersebut.

Di lain pihak, Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi DPP PAN Bima Arya Sugiarto menyatakan, ini pertama kalinya elektabilitas Hatta diposisikan di atas JK dan Ical. Menurutnya, ada lima faktor yang menyebabkan elektabilitas Hatta di atas JK dan Ical.

Faktor pertama, responden melihat capres yang bersih sebab rekam jejak Hatta termasuk minim kontroversi. Faktor kedua menyangkut pengalaman karena Hatta telah empat kali menjabat menteri, sekjen partai, dan besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Faktor ketiga menyangkut aksesibilitas Hatta di kalangan nasionalis sebab Hatta dapat diterima di semua pihak. "Pak Hatta bisa masuk ke mana saja, bisa ke Pak Ical dan Bu Mega, dan representasi Islam juga masuk," katanya.

Faktor keempat terkait kinerja ekonomi nasional tergolong baik di bawah tanggung jawab Hatta sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Terakhir, Hatta belum pernah bertarung dalam pilpres. "Pak Hatta itu new comer, layak diberi kesempatan jika melihat lima faktor tadi," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Misteri Kecelakaan Boeing 737-500 Sriwijaya Air SJY 182 Belum Berjawab

    Misteri Kecelakaan Boeing 737-500 Sriwijaya Air SJY 182 Belum Berjawab

    Nasional
    Kasus Omicron Naik, Menkes Imbau Masyarakat Tak Bepergian ke Luar Negeri dan ke Luar Kota

    Kasus Omicron Naik, Menkes Imbau Masyarakat Tak Bepergian ke Luar Negeri dan ke Luar Kota

    Nasional
    Gelombang Omicron Datang, Tembus 748 Kasus dan Prediksi Capai Puncak pada Februari-Maret

    Gelombang Omicron Datang, Tembus 748 Kasus dan Prediksi Capai Puncak pada Februari-Maret

    Nasional
    Diusir karena Terlambat Datang Rapat DPR, Komnas Perempuan Sebut Ada Persoalan Komunikasi

    Diusir karena Terlambat Datang Rapat DPR, Komnas Perempuan Sebut Ada Persoalan Komunikasi

    Nasional
    Gempa Magnitudo 5,4 di Banten Pagi Ini, Terasa sampai Bogor, Tangerang, dan Sukabumi

    Gempa Magnitudo 5,4 di Banten Pagi Ini, Terasa sampai Bogor, Tangerang, dan Sukabumi

    Nasional
    KPK Buka Kemungkinan Tetapkan Tersangka Lain dalam Kasus Suap Bupati Abdul Gafur

    KPK Buka Kemungkinan Tetapkan Tersangka Lain dalam Kasus Suap Bupati Abdul Gafur

    Nasional
    Menkes: Lebih dari 500 Pasien Terpapar Omicron Dirawat di RS, 300 Sudah Sembuh

    Menkes: Lebih dari 500 Pasien Terpapar Omicron Dirawat di RS, 300 Sudah Sembuh

    Nasional
    Hadapi Omicron, Menkes Percepat Vaksinasi Booster di Jabodetabek

    Hadapi Omicron, Menkes Percepat Vaksinasi Booster di Jabodetabek

    Nasional
    KPK Dalami Aliran Suap Bupati Penajam Paser Utara yang Diduga untuk Pemilihan Ketua DPD Demokrat

    KPK Dalami Aliran Suap Bupati Penajam Paser Utara yang Diduga untuk Pemilihan Ketua DPD Demokrat

    Nasional
     Jokowi Siapkan Bansos Rp 600.000 untuk PKL hingga Nelayan Miskin

    Jokowi Siapkan Bansos Rp 600.000 untuk PKL hingga Nelayan Miskin

    Nasional
    Luhut: Jika Tidak Perlu, Kantor Tak Usah 100 Persen WFO

    Luhut: Jika Tidak Perlu, Kantor Tak Usah 100 Persen WFO

    Nasional
    Gerindra Janji Akan Terima Keputusan MK tentang Presidential Threshold 20 Persen

    Gerindra Janji Akan Terima Keputusan MK tentang Presidential Threshold 20 Persen

    Nasional
    Pemerintah Tanggung Sebagian Pajak Sektor Properti dan Otomotif Tahun 2022

    Pemerintah Tanggung Sebagian Pajak Sektor Properti dan Otomotif Tahun 2022

    Nasional
    Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 18-31 Januari 2022

    Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 18-31 Januari 2022

    Nasional
    Tsunami Tonga, Kemenlu: Ada 5 WNI Saat Kejadian, Kondisi Belum Diketahui

    Tsunami Tonga, Kemenlu: Ada 5 WNI Saat Kejadian, Kondisi Belum Diketahui

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.