Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politik Uang Masih Akan Dominasi Pemilu

Kompas.com - 19/11/2012, 20:49 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei Indonesia Network Election Survey medio 5-21 Oktober 2012 menemukan, 50,3 persen responden memilih partai politik karena faktor uang. Pertanyaan yang diajukan kepada responden, apakah yang dikenal dan disukai dari parpol. Responden mengatakan, uang adalah salah satu faktor utama.

"Itu artinya politik uang masih akan mendominasi pemilu legislatif," kata Direktur Data Indonesia Network Election Survey (INES) Sudrajat Sacawitra dalam pemaparan survei di Galeri Cafe, Jakarta, Senin (19/11/2012).

Menurut Sudrajat, 22,4 persen responden memilih parpol berdasarkan iklan. Adapun responden yang tertarik dengan program parpol hanya 17,2 persen. Responden yang mengaku tertarik dengan visi parpol hanya sebanyak 10,1 persen.

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Advokasi Gerindra Habbiburohman mengatakan, potret uang becermin pada realitas. Politik uang, terangnya, tidak selamanya terjadi dalam konteks sederhana. Menurut dia, politik uang dan iklan saling berkaitan satu sama lain.

"Bisa dilihat dari iklan Golkar mengenai bantuan ke UKM (usaha kecil dan menengah). Begitu pula dengan Hatta soal iklan pembangunan masjid. Itu turut memberikan andil bagi keterpilihan partai di mata responden," ujar Habbiburohman.

Sementara itu, Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa melihat, politik uang adalah kegagalan parpol dalam pendidikan politik. Kegagalan itu, lanjutnya, dapat diasosiasikan dengan macetnya program dan visi-misi parpol untuk sampai ke masyarakat. Pasalnya, parpol lebih mengutamakan materi daripada menyampaikan pendidikan politik lewat program dan visi-misi.

"Akibatnya, pemilih lebih mengenal parpol ini banyak duitnya, maka saya pilih. Ini kan bahaya," tutur Saan.

Metodologi survei INES dengan menggunakan random sampling. Jumlah sampel asli sebangak 6.000 responden. Namun, jumlah responden yang dapat dianalisis sebesar 5.996. Margin error sebesar +/- 2,5% dengan tingkat kepercayaan 98 persen. Persentase dari responden perempuan dan laki-laki adalah 50:50.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    Nasional
    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Nasional
    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Nasional
    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Nasional
    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Nasional
    PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

    PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

    Nasional
    Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

    Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

    Nasional
    6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

    6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

    Nasional
    Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

    Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

    Nasional
    PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

    PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

    Nasional
    Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

    Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

    Nasional
    Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

    Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com