Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politik Uang Masih Akan Dominasi Pemilu

Kompas.com - 19/11/2012, 20:49 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei Indonesia Network Election Survey medio 5-21 Oktober 2012 menemukan, 50,3 persen responden memilih partai politik karena faktor uang. Pertanyaan yang diajukan kepada responden, apakah yang dikenal dan disukai dari parpol. Responden mengatakan, uang adalah salah satu faktor utama.

"Itu artinya politik uang masih akan mendominasi pemilu legislatif," kata Direktur Data Indonesia Network Election Survey (INES) Sudrajat Sacawitra dalam pemaparan survei di Galeri Cafe, Jakarta, Senin (19/11/2012).

Menurut Sudrajat, 22,4 persen responden memilih parpol berdasarkan iklan. Adapun responden yang tertarik dengan program parpol hanya 17,2 persen. Responden yang mengaku tertarik dengan visi parpol hanya sebanyak 10,1 persen.

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Advokasi Gerindra Habbiburohman mengatakan, potret uang becermin pada realitas. Politik uang, terangnya, tidak selamanya terjadi dalam konteks sederhana. Menurut dia, politik uang dan iklan saling berkaitan satu sama lain.

"Bisa dilihat dari iklan Golkar mengenai bantuan ke UKM (usaha kecil dan menengah). Begitu pula dengan Hatta soal iklan pembangunan masjid. Itu turut memberikan andil bagi keterpilihan partai di mata responden," ujar Habbiburohman.

Sementara itu, Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa melihat, politik uang adalah kegagalan parpol dalam pendidikan politik. Kegagalan itu, lanjutnya, dapat diasosiasikan dengan macetnya program dan visi-misi parpol untuk sampai ke masyarakat. Pasalnya, parpol lebih mengutamakan materi daripada menyampaikan pendidikan politik lewat program dan visi-misi.

"Akibatnya, pemilih lebih mengenal parpol ini banyak duitnya, maka saya pilih. Ini kan bahaya," tutur Saan.

Metodologi survei INES dengan menggunakan random sampling. Jumlah sampel asli sebangak 6.000 responden. Namun, jumlah responden yang dapat dianalisis sebesar 5.996. Margin error sebesar +/- 2,5% dengan tingkat kepercayaan 98 persen. Persentase dari responden perempuan dan laki-laki adalah 50:50.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sejarah Hari Buku Nasional

    Sejarah Hari Buku Nasional

    Nasional
    Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

    UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

    Nasional
    KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

    KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

    Nasional
    Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

    Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

    Nasional
    Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

    Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

    Nasional
    Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

    Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

    Nasional
    Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

    Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

    Nasional
    Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

    Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

    Nasional
    PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

    PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

    Nasional
    Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

    Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

    Nasional
    Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

    Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

    Nasional
    Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

    Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

    Nasional
    Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

    Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

    Nasional
    Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

    Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com