Kompas.com - 12/11/2012, 23:31 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendorong Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan tes urine terhadap staf di lingkungan Istana Negara. Hal itu dikatakan Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PBNU Andi Najmi Duaidi, Senin (12/11/2012), di Jakarta. Menurutnya, tes ini akan membuktikan dugaan mafia di Istana yang dilontarkan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.

"Langkah ini secara tak langsung menjadi pembuktian ada tidaknya mafia, seperti diindikasikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD," kata Andi.

Menurut Andi, tes urine terhadap staf di lingkungan Istana Negara dapat dilakukan oleh BNN sebagai penjabaran atas tugas-tugasnya sesuai undang-undang. "Tugas BNN itu sesuai undang-undang ada dua, yaitu pencegahan dan penindakan. Tes urine adalah bagian dari pencegahan," kata Andi.

Ia mengungkapkan, jika ternyata ditemukan adanya staf Istana Negara yang pengguna narkoba, indikasi yang disampaikan Mahfud bisa jadi benar, dan harus ditindaklanjuti secara serius.

Secara terpisah, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mendesak agar kesalahan dalam pemberian grasi tidak terulang di waktu mendatang. "Kejadian ini harus dijadikan sebagai bahan introspeksi diri, baik oleh Presiden secara pribadi atau para staf pemberi masukan. Ke depan harus lebih hati-hati, jangan sampai ada lagi masukan yang salah ke Presiden," ujarnya.

Seperti diberitakan, Ketua MK Mahfud MD mengindikasikan adanya mafia di lingkungan Istana Negara terkait pemberian grasi untuk terpidana kasus narkoba Meirika Franola alias Ola. Hukumannya pun menjadi seumur hidup, dari sebelumnya vonis mati. Setelah mendapatkan grasi, Ola diduga menjadi otak penyelundupan sabu 775 gram dari India ke Indonesia. Sabu itu dibawa oleh kurir, NA (40), dengan menumpang pesawat. NA, yang seorang ibu rumah tangga, ditangkap di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, 4 Oktober lalu.

Baca juga:
SBY: Saya Bertanggung Jawab atas Grasi Ola
Sudi: Grasi Ola "Clear"
4 Kejanggalan Grasi SBY kepada Gembong Narkoba
Todung Dukung Grasi Ola

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Grasi Terpidana Narkoba

 

Baca tentang


    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Selesaikan Kasus Pelecehan di KPI, Kepolisian Sebut Punya Semangat yang Sama dengan Komnas HAM

    Selesaikan Kasus Pelecehan di KPI, Kepolisian Sebut Punya Semangat yang Sama dengan Komnas HAM

    Nasional
    Pamerkan Data Covid-19 Indonesia Membaik, Menlu Retno Harap Arab Saudi Tinjau Kebijakan Vaksin dan Umrah

    Pamerkan Data Covid-19 Indonesia Membaik, Menlu Retno Harap Arab Saudi Tinjau Kebijakan Vaksin dan Umrah

    Nasional
    Komnas HAM Gali Keterangan Kepolisian Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

    Komnas HAM Gali Keterangan Kepolisian Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

    Nasional
    Kementerian PPPA: Perlu Dibuat Solusi Atasi Masalah Lansia

    Kementerian PPPA: Perlu Dibuat Solusi Atasi Masalah Lansia

    Nasional
    Luhut Melapor ke Polda Metro Jaya, Jubir: Pak Luhut Datang sebagai Warga Biasa, Bukan Pejabat

    Luhut Melapor ke Polda Metro Jaya, Jubir: Pak Luhut Datang sebagai Warga Biasa, Bukan Pejabat

    Nasional
    OTT di Kolaka Timur, KPK Tangkap Bupati Andi Merya Nur

    OTT di Kolaka Timur, KPK Tangkap Bupati Andi Merya Nur

    Nasional
    Pemerintah Bakal Tetapkan Cuti Bersama dan Libur Nasional 2022 dengan Pertimbangkan Perkembangan Covid-19

    Pemerintah Bakal Tetapkan Cuti Bersama dan Libur Nasional 2022 dengan Pertimbangkan Perkembangan Covid-19

    Nasional
    Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai M Syahrial Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-Pikir

    Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai M Syahrial Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-Pikir

    Nasional
    Usai Bertemu, PKP Klaim Jokowi Ingin Pencoblosan Pemilu 2024 Digelar April

    Usai Bertemu, PKP Klaim Jokowi Ingin Pencoblosan Pemilu 2024 Digelar April

    Nasional
    Wapres Yakin Indonesia Akan Jadi Pemain Utama Industri Keuangan Syariah Dunia

    Wapres Yakin Indonesia Akan Jadi Pemain Utama Industri Keuangan Syariah Dunia

    Nasional
    Wamenlu: Diplomasi Akan Terus Bekerja Keras Amankan Kebutuhan Vaksin Rakyat

    Wamenlu: Diplomasi Akan Terus Bekerja Keras Amankan Kebutuhan Vaksin Rakyat

    Nasional
    KJRI Jeddah: QR Code Sertifikat Vaksin Covid-19 Indonesia Tak Bisa Terbaca di Saudi

    KJRI Jeddah: QR Code Sertifikat Vaksin Covid-19 Indonesia Tak Bisa Terbaca di Saudi

    Nasional
    Kunjungi Lapas Kelas I Tangerang Tanpa Izin, Pegawai KPK Diberi Sanksi Ringan

    Kunjungi Lapas Kelas I Tangerang Tanpa Izin, Pegawai KPK Diberi Sanksi Ringan

    Nasional
    Wamenlu Ungkap 3 Isu yang Akan Jadi Tantangan hingga 2022

    Wamenlu Ungkap 3 Isu yang Akan Jadi Tantangan hingga 2022

    Nasional
    Tidak Hanya Kesehatan, Prinsip Pelayanan Sosial, Ekonomi, hingga Psikologi Lansia Juga Perlu Diperhatikan

    Tidak Hanya Kesehatan, Prinsip Pelayanan Sosial, Ekonomi, hingga Psikologi Lansia Juga Perlu Diperhatikan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.