Kompas.com - 11/11/2012, 17:48 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktisi hukum Todung Mulya Lubis mendukung pemberian grasi untuk terpidana kasus narkoba, Meirika Franola alias Ola (42). Setelah mendapat grasi dari hukuman mati menjadi seumur hidup, Ola diduga menjadi otak penyelundupan sabu seberat 775 gram dari India ke Indonesia.

Menurut Todung, pemberian grasi ini tak serta-merta mengindikasikan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak komitmen dalam upaya pemberantasan narkoba. Grasi Ola, terangnya, merupakan hak prerogatif presiden yang diatur konstitusi.

"Tuduhan ini terlalu gegabah. Kita harus paham Presiden punya fungsi dan hak prerogatifnya," kata Todung pada Kompas.com, Jakarta, Minggu (11/11/2012).

Todung menilai, grasi presiden tidak mengurangi kadar hukuman Ola. Sebab, selama menjalani masa hukuman, Ola tidak menerima remisi. Hukuman seumur hidup Ola, menurutnya, sama saja dengan hukuman mati.

"Grasi itu penting sebagai bentuk negara menghormati hak untuk hidup. Itu sesuai juga dengan ketentuan undang-undang," tambahnya.

Ia menilai, grasi Ola diberikan atas pertimbangan yang matang. Menurutnya, Presiden dapat melihat kepentingan yang lebih luas terkait grasi Ola. Presiden, lanjutnya, tidak bersikap sembarangan saat memberikan grasi.

Kementerian Hukum dan HAM serta Mahkamah Agung, pungkasnya, hadir untuk memberikan masukan terkait grasi yang akan diberikan Presiden pada narapidana. Presiden sendiri mengatakan, grasi untuk Ola diberikan setelah mendapat pertimbangan dari banyak pihak. Namun, Presiden tidak akan menyalahkan mereka yang telah memberikan pertimbangan kepadanya.

"Kepada saya disampaikan berbagai pertimbangan oleh pihak-pihak yang memberikan pertimbangan itu. Meski demikian, tanggung jawab tetap di saya. Tidak boleh saya menyalahkan Mahkamah Agung, tidak boleh saya menyalahkan menteri. Kalau saya berikan atau menolak grasi, saya bertanggung jawab," kata Presiden.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Grasi Terpidana Narkoba

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mendag dan Mentan Beda Pendapat soal Harga Mi Instan, Anggota DPR: Jangan Buat Panik Masyarakat

    Mendag dan Mentan Beda Pendapat soal Harga Mi Instan, Anggota DPR: Jangan Buat Panik Masyarakat

    Nasional
    Dukung Ratu Kalinyamat Dapat Gelar Nasional, Megawati Ingatkan Indonesia Punya Banyak Perempuan Pemberani

    Dukung Ratu Kalinyamat Dapat Gelar Nasional, Megawati Ingatkan Indonesia Punya Banyak Perempuan Pemberani

    Nasional
    Eks Pejabat Adhi Karya Divonis Lebih Berat dari Tuntutan, Hakim: Terdakwa Tak Akui Perbuatannya

    Eks Pejabat Adhi Karya Divonis Lebih Berat dari Tuntutan, Hakim: Terdakwa Tak Akui Perbuatannya

    Nasional
    KemenPPPA Harap Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pemerkosaan dan Penyekapan di Pati

    KemenPPPA Harap Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pemerkosaan dan Penyekapan di Pati

    Nasional
    KPK Laporkan Telah Selamatkan Aset Negara Senilai Rp 26,16 Triliun Pada Semester Pertama 2022

    KPK Laporkan Telah Selamatkan Aset Negara Senilai Rp 26,16 Triliun Pada Semester Pertama 2022

    Nasional
    Megawati Sebut Indonesia Bagian Timur Bakal Lepas jika Pancasila Diganti

    Megawati Sebut Indonesia Bagian Timur Bakal Lepas jika Pancasila Diganti

    Nasional
    Polri: Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Sambo Akan Terbuka di Persidangan

    Polri: Tindakan Brigadir J yang Lukai Martabat Keluarga Sambo Akan Terbuka di Persidangan

    Nasional
    Beredar Kabar Ada OTT KPK di DPR, Ini Penjelasan Sekjen

    Beredar Kabar Ada OTT KPK di DPR, Ini Penjelasan Sekjen

    Nasional
    Buntut Pembunuhan Brigadir J, 6 Polisi Diamankan di Mako Brimob, 6 di Mabes Polri

    Buntut Pembunuhan Brigadir J, 6 Polisi Diamankan di Mako Brimob, 6 di Mabes Polri

    Nasional
    Letjen Maruli Simanjuntak Lepas 450 Prajurit “Pasukan Tengkorak” Kostrad ke Papua

    Letjen Maruli Simanjuntak Lepas 450 Prajurit “Pasukan Tengkorak” Kostrad ke Papua

    Nasional
    UPDATE 11 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,63 Persen, Booster 24,81 Persen

    UPDATE 11 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,63 Persen, Booster 24,81 Persen

    Nasional
    KPK Akan Cek Perkembangan Kasus TPPU Setya Novanto di Polri

    KPK Akan Cek Perkembangan Kasus TPPU Setya Novanto di Polri

    Nasional
    Timsus Bersyukur Ferdy Sambo Mau Ungkap Motif Bunuh Brigadir J

    Timsus Bersyukur Ferdy Sambo Mau Ungkap Motif Bunuh Brigadir J

    Nasional
    Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi PT Asuransi Jiwa Taspen

    Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi PT Asuransi Jiwa Taspen

    Nasional
    Kasus Brigadir J, Penyidik Polda Metro Jaya Berpangkat AKBP Diamankan di Mako Brimob

    Kasus Brigadir J, Penyidik Polda Metro Jaya Berpangkat AKBP Diamankan di Mako Brimob

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.