Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Secara Tak Langsung, Dahlan Lakukan Pembunuhan Karakter

Kompas.com - 10/11/2012, 16:38 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengaduan Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait kasus dugaan pemerasan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI terhadap direksi BUMN dinilai tidak akurat. Secara tidak langsung, Dahlan telah melakukan pembunuhan karakter dengan mengumpulkan data yang tidak akurat tersebut.

"Yang disampaikan Pak Dahlan ini kenapa tidak sepenuhnya akurat, ada orang-orang yang disebut tidak dalam kapasitas untuk melakukan pemerasan," ujar anggota Komisi VI DPR RI, Hendrawan Supratikno, dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (10/11/2012).

Hendrawan mencontohkan salah satunya, yang dikabarkan masuk dalam laporan Dahlan Iskan, yakni anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat, Linda Megawati. Linda juga disebut sesama politisi Demokrat, Achsanul Qosasi, ada dalam pertemuan dengan direksi PT Merpati Nusantara Airlines (MNA). Namun, pertemuan itu sama sekali tidak membahas permintaan commitment fee untuk suntikan dana pada Merpati.

"Saya tahu Linda Megawati. Dia itu orangnya diam sekali, bicara di komisi saja enggak berani. Kalau memang memeras, pasti posisinya kuat dan punya jabatan tertentu," ujar politisi senior di Senayan itu.

Hendrawan melihat bahwa dalam konteks hubungan kongkalikong dengan mitra kerja, setidaknya seorang anggota Dewan punya posisi tawar yang tinggi, misalnya memiliki jabatan ketua fraksi, ketua poksi, ketua panja, atau pimpinan komisi, hingga badan anggaran. Adapun Linda, kata Hendrawan, tidak memiliki posisi-posisi penting itu.

"Akurasi ini yang penting. Sebab, kalau tidak, laporan Pak Dahlan menjadi pembunuhan karakter. Padahal, orang-orang ini punya prospek yang baik di dunia politik," ujar Hendrawan.

Aduan Dahlan kepada Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (BK DPR) itu terus menuai kontroversi. Satu per satu politisi Senayan gerah dan membantah laporan Dahlan yang dinilai tanpa bukti tersebut. Setelah Idris Laena dan Soemaryoto membantah aduan Dahlan ke BK DPR, kini anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Qosasi, juga melakukan hal yang sama.

Menurut Achsanul, laporan susulan yang dibuat Dahlan menceritakan kronologi pertemuan antara anggota Komisi XI dan direksi PT Merpati Nusantara Airlines. Achsanul menilai pertemuan itu adalah diskusi informal yang dilakukan sesaat sebelum rapat kerja. Ia menuturkan, diskusi kecil itu dihadiri 10-15 anggota Komisi XI. Mereka berbincang di ruang komisi sambil menunggu anggota Dewan yang lain datang.

Achsanul mengatakan, tiga direktur Merpati ikut dalam pertemuan itu, yakni Direktur Utama Merpati Rudy Setyopurnomo, Direktur Keuangan Muhammad Roem, dan Direktur Operasional Asep Eka Nugraha. Adapun anggota Komisi XI yang hadir ialah Zulkflimansyah, Soemaryoto, Andi Timo, dan Linda Megawati.

"Yang aktif saat itu bertanya ke saya, soal business plan-nya yang belum kami terima. Ini karena business plan sebelumnya, saat Dirut Merpati masih Pak Johnny, itu lengkap dan detail sekali, sementara business plan Pak Rudy tidak ada," kata Achsanul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (9/11/2012).

Ia menegaskan, tidak ada candaan soal meminta jatah ataupun commitment fee yang dilontarkan anggota Dewan saat itu terkait penyertaan modal negara (PMN) dalam perbincangan santai dengan ketiga direktur Merpati tersebut. "Tidak ada candaan yang menjurus ke arah situ. Sama sekali tidak ada. Makanya saya bingung kenapa pertemuan itu disebut Pak Dahlan sebagai upaya pemerasan," kata Achsanul.

Berita terkait dapat dilihat pada topik Dahlan Iskan Versus DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

    Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

    Nasional
    Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

    Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

    Nasional
    Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

    Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

    Nasional
    Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

    Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

    Nasional
    Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

    Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

    Nasional
    PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

    PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

    Nasional
    Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

    Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

    Nasional
    Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

    Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

    Nasional
    Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

    Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

    Nasional
    PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

    PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

    Nasional
    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

    Nasional
    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Nasional
    Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Nasional
    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Nasional
    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com