Laporan Dahlan Tanpa Bukti

Jakarta, Kompas - Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (8/11), membuka surat dari Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. Surat berisi nama lima anggota DPR, kronologi dugaan minta jatah, tanpa bukti seperti dijanjikan sebelumnya.

”Suratnya tipis sekali. Isinya kronologi satu peristiwa. Ada juga disebut lima nama anggota DPR dari beberapa fraksi yang terlibat peristiwa itu,” kata Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR M Prakosa, di Jakarta, kemarin.

Prakosa tidak mau menyebut lima nama anggota DPR yang kembali dilaporkan Dahlan. Sebelumnya, Dahlan melaporkan tiga pemerasan di tiga BUMN. Pemerasan diduga dilakukan dua anggota DPR yang kemudian diketahui bernama Idris Laena dari Fraksi Partai Golkar dan Sumaryoto dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Keterangan itu berbeda dengan pernyataan Dahlan sebelumnya bahwa dirinya telah mengantongi sekitar 10 nama anggota DPR. Atas permintaan BK, Dahlan berjanji melengkapi keterangan melalui surat terkait nama-nama dan bukti pemerasan.

Namun, surat yang diserahkan Dahlan tidak disertai bukti apa pun. ”Pak Dahlan ini tidak mengalami sendiri, tidak mendengar sendiri, dan tidak melihat sendiri. Dia hanya mendapat cerita dari direksi BUMN,” ujar Prakosa.

Selain itu, BK juga tidak menemukan informasi terjadinya pemerasan. Keterangan Dahlan sebatas adanya permintaan jatah komisi dari anggota DPR.

Meski demikian, BK akan mendalami informasi awal dari Dahlan dengan memanggil direksi tiga BUMN. Para anggota DPR yang disebut juga akan dimintai klarifikasi.

Dalam jumpa pers, Idris Laena membantah keterangan Dahlan dan menyatakan hal itu tak benar. Ia mengapresiasi upaya Dahlan membersihkan BUMN. Namun, ia kecewa dengan tuduhan Dahlan tentang pemerasan hanya berdasarkan informasi sepihak.

Ancam direksi

Dahlan berujar akan memberhentikan direksi BUMN yang terlibat praktik kongkalikong. ”Saya tidak mau timbul kesan, saya lebih rajin bersih-bersih di rumah tangga orang lain, sementara di rumah tangga sendiri tidak dilakukan,” kata Dahlan.

Terkait nama-nama yang diserahkan ke BK DPR, Kepala Humas BUMN Faisal Halimi menjelaskan, secara total, Dahlan sudah menyerahkan tujuh nama yang diduga memeras dan satu nama yang menegur.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Abdul Latief Algaff mengatakan, karyawan BUMN mendukung Dahlan membuka dugaan pemerasan ini. Latief minta moratorium rapat dengar pendapat DPR dengan BUMN yang menjadi ”pintu masuk” intervensi politik daripada peningkatan kinerja manajemen. (NTA/ARN/HAM/FAJ)