Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: e-KTP Seumur Hidup Hemat Rp 4 Triliun

Kompas.com - 08/11/2012, 21:01 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi akan memprioritaskan e-KTP seumur hidup. Sebab, e-KTP itu, katanya, dapat menghemat anggaran belanja negara selama lima tahun hingga Rp 4 triliun.

"Untuk apa e-KTP berlaku lima tahun? Itu kan justru menyulitkan masyarakat dan membuang banyak anggaran (pembuatan e-KTP baru)," kata Gamawan di kantornya, Jakarta, Kamis (8/11/2012).

Gamawan mengatakan, e-KTP dapat bertahan hingga 10 tahun. Sebab, chips dari e-KTP terletak di dalam kartu sehingga tidak mudah rusak. Ketahanan e-KTP, lanjutnya, telah teruji dengan bentuknya yang sangat lentur.

Sebelum dicetak, e-KTP diuji dengan cara 50 kali dipatahkan. "Kalau e-KTP rusak cukup diantar ke kecamatan untuk dicetak lagi. Kalau masih bagus tidak usah diganti," ujarnya.

Gamawan menjelaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberikan lampu hijau e-KTP seumur hidup. Hal itu diwujudkan Presiden dengan cara menandatangani pengantar perubahan Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Admisitrasi Pendudukan.

Perubahan itu, e-KTP diusulkan ke DPR tidak lagi berlaku 5 tahun, tapi seumur hidup. Presiden, terangnya, juga mempersilakan hal itu untuk diproses serta diharmonisasikan dengan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin.

"Jadi e-KTP semoga bisa berlaku seumur hidup. Saya berharap lebih cepat dan kita minta ini masuk prolegnas (Program Legislasi Nasional) untuk diprioritaskan," pungkasnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

    Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

    Nasional
    Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

    Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

    Nasional
    Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

    Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

    Nasional
    Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

    Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

    Nasional
    Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

    Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

    Nasional
    Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

    Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

    Nasional
    DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

    DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

    Nasional
    Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

    Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

    Nasional
    PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

    PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

    Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

    Nasional
    Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

    Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

    Nasional
    Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

    Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

    Nasional
    BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

    BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

    Nasional
    Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

    Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

    Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com