Kompas.com - 07/11/2012, 21:50 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menilai pemberian grasi untuk terpidana kasus narkotika Meirika Franola alias Ola (42) bukan kesalahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Denny, kesalahan ada pada Ola yang tidak menghargai grasi Presiden.

"Grasi dibalas air tuba. Yang salah bukan yang memberi grasi, bukan yang memberi susu. Tapi yang membalas dengan air tuba. Saya pikir tidak fair, tidak adil kalau Presiden yang mendapatkan penilaian negatif," kata Denny di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/11/2012).

Hal itu dikatakan Denny ketika dimintai tanggapan temuan Badan Narkotika Nasional (BNN) bahwa Ola diduga menjadi otak penyelundupan sabu seberat 775 gram dari India ke Indonesia. Padahal, Ola telah menerima grasi, yakni pengurangan hukuman dari vonis mati menjadi penjara seumur hidup atas kasus sebelumnya.

Denny mengingatkan semua pihak agar menunggu proses hukum jika memang Ola kembali terjerat hukum. Proses hukum yang akan membuktikan, apakah Ola akan divonis bersalah atau tidak.

Denny menambahkan, kalaupun nanti Ola terbukti bersalah, pengungkapan kasus itu adalah bentuk koreksi Presiden melalui BNN. Pasalnya, kata dia, BNN adalah bentukan presiden.

"Presiden sudah sangat selektif (memberi grasi) dengan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan mengobral grasi. Datanya 85 persen (usulan grasi) ditolak. Sehingga sekali lagi saya bilang mari kita berpendapat dengan logika, data, tidak hanya retorika," pungkas Denny.

Seperti diberitakan, menurut BNN, sabu 775 gram itu dibawa oleh kurir, NA (40), dengan menumpang pesawat. NA, yang seorang ibu rumah tangga, ditangkap BNN di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, 4 Oktober lalu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada Agustus 2000 , Ola bersama dua sepupunya, Deni Setia Maharwa alias Rafi Muhammed Majid dan Rani Andriani, divonis hukuman mati. Mereka terbukti bersalah menyelundupkan 3,5 kilogram heroin dan 3 kg kokain melalui Bandara Soekarno- Hatta ke London, 12 Januari 2000 .

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

    BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

    Nasional
    Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

    Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

    Nasional
    Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

    Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

    Nasional
    Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

    Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

    Nasional
    Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

    Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

    Nasional
    Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

    Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

    Nasional
    Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

    Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

    Nasional
    'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

    "Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

    Nasional
    Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

    Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

    Nasional
    Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

    Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

    Nasional
    Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

    Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

    Nasional
    Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

    Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

    Nasional
    Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

    Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

    Nasional
    Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

    Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

    Nasional
    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.