Iklan TKI Memilukan

Jakarta, Kompas - Strategi agen pekerja asing mempromosikan tenaga kerja Indonesia di negara penempatan sungguh memilukan. Praktik ini menunjukkan tenaga kerja Indonesia mendapat perlakuan tidak layak sejak mereka ingin bekerja. Pemerintah harus tegas membenahi masalah ini.

Demikian disampaikan analis kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo dan anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari, di Jakarta, Selasa (6/11). Dalam dua pekan terakhir, publik melihat beragam strategi agen pekerja asing menjajakan TKI di Malaysia dan Singapura dengan diskon sampai TKI duduk memakai seragam khusus di ruang kaca.

”Saya menyesalkan respons pemerintah mengerdilkan permasalahan seolah bisnis semacam ini di Singapura hanya dilakukan Javamaids walaupun faktanya banyak agen pekerja asing berpraktik serupa. Pemerintah harus legawa dengan tidak sekadar membantah, tetapi juga introspeksi dan membenahi masalah ini,” kata Eva.

Indonesia menempatkan sedikitnya 6,5 juta TKI yang sebagian besar menjadi pekerja rumah tangga (PRT). Eva mengungkapkan, TKI PRT di Singapura dipajang di pusat perbelanjaan Bukit Timah, Singapura.

Dalam situs Javamaids, agen pekerja asing di Singapura, jelas tercantum mereka memiliki pusat perekrutan dan pelatihan di Cilacap, Jawa Tengah. Javamaids juga menyalurkan PRT kepada 20 agen pekerja di Singapura.

Eva mengatakan, TKI tersebut rambutnya dipotong pendek lalu diberi seragam saat duduk di ruang kaca. Menurut Eva, sedikitnya sembilan agen pekerja asing melakukan hal serupa di pusat perbelanjaan tersebut.

Kondisi menyedihkan ini tidak jauh berbeda dengan selebaran iklan obral TKI temuan Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah di kawasan Chow Kit, Kuala Lumpur, Malaysia, dua pekan lalu. Polis Diraja Malaysia telah menangkap Rubini, WN Malaysia, yang ada di kertas promosi TKI PRT diskon 40 persen.

Promosi TKI di Malaysia dan Singapura menunjukkan hampir tidak ada garis pemisah antara penempatan TKI dan perdagangan manusia. Wahyu mengatakan, pemerintah harus menarik garis tegas antara penempatan TKI dan perdagangan manusia demi melindungi WNI.

”Jika pemerintah terus mengabaikan temuan-temuan ini, praktik promosi TKI seperti ini akan terus berlangsung. Kalau pemerintah tidak tegas, itu menegaskan bahwa penempatan TKI bagian dari perdagangan manusia,” kata Wahyu.

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Mohammad Jumhur Hidayat meminta informasi iklan TKI kepada Duta Besar RI di Singapura Andri Hadi. KBRI Singapura sudah memanggil pihak Javamaids yang menjelaskan bahwa iklan perekrutan ditujukan untuk calon PRT dari negara lain.

Secara terpisah, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meminta pemerintah negara tujuan sudah seharusnya memperlakukan TKI sesuai Konvensi Perlindungan Hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya. Muhaimin menyatakan, pemerintah akan menindak tegas pelaksana penempatan TKI swasta yang melanggar prosedur penempatan TKI.

”Kita saling membutuhkan. TKI harus diperlakukan dengan layak,” kata Muhaimin. (Ham)