Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/11/2012, 13:24 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan tak akan melaporkan upaya pemerasan BUMN yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dahlan hanya akan meminta jajarannya yang membuat laporan ke KPK. Hal itu diungkap Dahlan seusai dimintai keterangan oleh Badan Kehormatan DPR (BK DPR) di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/11/2012).

Awalnya, Dahlan tak tegas ketika ditanya kapan dia akan membuat laporan ke KPK. Dahlan mengatakan, semangatnya saat ini hanya ingin membersihkan internal BUMN dari praktik korupsi, bukan membersihkan lembaga lain.

"Saya bukan aktivis. Sebaiknya saya konsentrasi di BUMN. Tapi kalau misalnya nanti baiknya ke KPK, saya akan konsultasi ke KPK dulu," kata Dahlan.

Ketika didesak bahwa tak melaporkan pemerasan itu merupakan pembiaran praktik korupsi, Dahlan mengungkapkan, dia akan meminta pegawai BUMN yang dimintai uang untuk membuat laporan.

"Saya akan meminta masing-masing yang mengalami untuk persiapkan laporan itu," kata mantan Direktur Utama PLN itu.

Saat dimintai keterangan BK sekitar 1,5 jam, Dahlan mengungkapkan tiga peristiwa upaya pemerasan yang melibatkan dua anggota Dewan. Namun, ia tak mau mengungkap inisial keduanya. Dia menyerahkan kepada BK untuk menyebut anggota Dewan tersebut atau tidak.

Sebelumnya, Dahlan didesak oleh berbagai pihak untuk membuat laporan ke KPK. Pasalnya, jika apa yang dia ungkapkan benar, maka aksi pihak tersebut merupakan tidak pidana korupsi. Laporan ke KPK sekaligus untuk membuktikan benar atau tidaknya informasi yang disampaikan Dahlan.

Baca juga:
Ada Tiga Pemerasan BUMN yang Dilaporkan Dahlan
Siapkah Parpol jika Dahlan Terbuka?
Menanti "Amunisi" Dahlan
Lalu Mara: Dahlan Jangan Hanya Melempar Wacana

Si Tukang Peras Anggaran...

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setelah Insiden Susi Air, Panglima TNI Pertebal Personel di Distrik Paro Nduga

Setelah Insiden Susi Air, Panglima TNI Pertebal Personel di Distrik Paro Nduga

Nasional
Vonis Ferdy Sambo dan Keadilan sebagai Tontonan

Vonis Ferdy Sambo dan Keadilan sebagai Tontonan

Nasional
Tugas dan Wewenang BPK

Tugas dan Wewenang BPK

Nasional
BPK: Pengertian, Dasar Hukum, Kedudukan, dan Strukturnya

BPK: Pengertian, Dasar Hukum, Kedudukan, dan Strukturnya

Nasional
Biaya Menikah di KUA 2023

Biaya Menikah di KUA 2023

Nasional
Warga Sekitar, Termasuk Pendeta Terlibat Evakuasi Pilot Pesawat Susi Air yang Dibakar di Nduga

Warga Sekitar, Termasuk Pendeta Terlibat Evakuasi Pilot Pesawat Susi Air yang Dibakar di Nduga

Nasional
Klarifikasi Soal Rp 500 Triliun yang Disebut Habis untuk Rapat, Risma: Kami Selalu Berhemat

Klarifikasi Soal Rp 500 Triliun yang Disebut Habis untuk Rapat, Risma: Kami Selalu Berhemat

Nasional
Polisi: KKB Duga Sebagian dari 15 Pekerja Bangunan di Distrik Paro Anggota TNI atau BIN

Polisi: KKB Duga Sebagian dari 15 Pekerja Bangunan di Distrik Paro Anggota TNI atau BIN

Nasional
KPK Bakal Analisis Pengakuan Polisi 'Titip' Anak Masuk Unila

KPK Bakal Analisis Pengakuan Polisi "Titip" Anak Masuk Unila

Nasional
Diusulkan, Durasi Ibadah Haji Jadi 35 Hari pada 2023 dan 30 Hari pada 2024

Diusulkan, Durasi Ibadah Haji Jadi 35 Hari pada 2023 dan 30 Hari pada 2024

Nasional
Soal Penyebab Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, Menkes Tunggu Hasil Laboratorium Independen

Soal Penyebab Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, Menkes Tunggu Hasil Laboratorium Independen

Nasional
Soal Ijtima Ulama PKB Dorong Muhaimin Maju Pilpres, Gerindra: Pak Prabowo Menyimaknya

Soal Ijtima Ulama PKB Dorong Muhaimin Maju Pilpres, Gerindra: Pak Prabowo Menyimaknya

Nasional
Polisi: 15 Pekerja di Puskesmas Distrik Paro Tak Pernah Disandera KKB

Polisi: 15 Pekerja di Puskesmas Distrik Paro Tak Pernah Disandera KKB

Nasional
Beri Sinyal Tak Ikut Pilpres 2024, Ridwan Kamil: Paling Bagus Melanjutkan Jabar

Beri Sinyal Tak Ikut Pilpres 2024, Ridwan Kamil: Paling Bagus Melanjutkan Jabar

Nasional
Menkes Sebut dari Dua Anak Diduga Gagal Ginjal Akut, Satu yang Terkonfirmasi

Menkes Sebut dari Dua Anak Diduga Gagal Ginjal Akut, Satu yang Terkonfirmasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.