Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lalu Mara: Dahlan Jangan Hanya Melempar Wacana

Kompas.com - 05/11/2012, 11:34 WIB
Anita Yossihara

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lalu Mara Satriawangsa berharap Menteri BUMN Dahlan Iskan tidak hanya menyimpan data mengenai pemerasan yang diduga dilakukan anggota parlemen kepada BUMN. Dahlan harus melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.

Lalu menilai langkah Dahlan melontarkan dugaan pemerasan hanya digunakan untuk memperoleh posisi tawar di hadapan DPR. Hal itu terlihat dari langkah Dahlan yang hingga saat ini tidak kunjung melaporkan data mengenai pemerasan kepada aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kalau ternyata benar Dahlan menggunakan isu ini untuk menaikkan posisi tawar, berarti Dahlan menggunakan data hanya untuk menekan," kata Lalu, Senin (5/11/2012), di Jakarta.

Semestinya, menurut Lalu, Dahlan mendorong jajarannya untuk melaporkan data-data pemerasan kepada aparat hukum, terutama KPK. Bukan hanya melontarkan pernyataan dan memanfaatkan media untuk mengadili anggota DPR yang belum jelas nama-namanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KSAD Terima Kunjungan Komandan Jenderal Angkatan Darat AS Wilayah Pasifik, Ini yang Dibahas

    KSAD Terima Kunjungan Komandan Jenderal Angkatan Darat AS Wilayah Pasifik, Ini yang Dibahas

    Nasional
    Lanjutkan Silaturahim ke PKB, Anies Mengaku Belum Bahas Langkah Politik ke Depan

    Lanjutkan Silaturahim ke PKB, Anies Mengaku Belum Bahas Langkah Politik ke Depan

    Nasional
    Akui Kekalahan pada Pilpres, Cak Imin Bilang Koalisi Perubahan Sudah Selesai

    Akui Kekalahan pada Pilpres, Cak Imin Bilang Koalisi Perubahan Sudah Selesai

    Nasional
    Komarudin Watubun Tegaskan Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader PDI-P

    Komarudin Watubun Tegaskan Jokowi dan Gibran Tak Lagi Kader PDI-P

    Nasional
    Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak, Prabowo: Terima Kasih kepada MK yang Sudah Jalankan Tugas Berat

    Gugatan Anies dan Ganjar Ditolak, Prabowo: Terima Kasih kepada MK yang Sudah Jalankan Tugas Berat

    Nasional
    Gowes Ansor 90 Km, Tapak Tilas Tempat Latihan Pertama Pasukan Perang 10 November

    Gowes Ansor 90 Km, Tapak Tilas Tempat Latihan Pertama Pasukan Perang 10 November

    Nasional
    Cak Imin dan PKB Apresiasi 3 Hakim MK yang 'Dissenting Opinion' dalam Putusan Sengketa Pilpres

    Cak Imin dan PKB Apresiasi 3 Hakim MK yang "Dissenting Opinion" dalam Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    Prabowo Bersyukur MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar

    Prabowo Bersyukur MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar

    Nasional
    Kepada Prabowo, Anies Titip Jaga Kebebasan Rakyat untuk Berpendapat

    Kepada Prabowo, Anies Titip Jaga Kebebasan Rakyat untuk Berpendapat

    Nasional
    Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Terima Putusan MK, Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

    Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Terima Putusan MK, Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

    Nasional
    Terima Kekalahan, Cak Imin: Kita Berharap Prabowo Rawat Demokrasi

    Terima Kekalahan, Cak Imin: Kita Berharap Prabowo Rawat Demokrasi

    Nasional
    Tak Terima Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Gugat KPK

    Tak Terima Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Gugat KPK

    Nasional
    Usai Putusan MK, Airlangga Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

    Usai Putusan MK, Airlangga Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran

    Nasional
    Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Wakil Ketua KPK: Saya Enggak Ambil Pusing

    Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Wakil Ketua KPK: Saya Enggak Ambil Pusing

    Nasional
    Cak Imin Sebut Putusan MK Tak Mengejutkan, Tanda Tak Kuasa Hentikan Pelemahan Demokrasi

    Cak Imin Sebut Putusan MK Tak Mengejutkan, Tanda Tak Kuasa Hentikan Pelemahan Demokrasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com