Cegah Konflik, Jagalah Iklim Investasi
Apakah mungkin Lampung mampu mewujudkan obsesinya itu jika konflik komunal atau kerusuhan sosial masih terus terjadi? Pertanyaan retoris itu juga terus menggoda sejak keluar dari Bandara Radin Inten II di Branti, Lampung Selatan—kabupaten yang baru saja diguncang konflik komunal hingga menewaskan 14 orang itu—hingga Bandar Lampung.
Di satu sisi, bukti-bukti tentang adanya kemajuan fisik atau pesatnya kemajuan terlihat, antara lain, dari perpanjangan landasan pacu Bandara Radin Inten II. Banyak ruko dan bangunan baru tumbuh di Natar, salah satu pusat pertumbuhan di Lampung Selatan. Ruas jalan dalam kota di Bandar Lampung telah diperlebar. Kota ini pun penuh sesak oleh kendaraan.
Bukti pertumbuhan fisik paling nyata terlihat di Bandar Lampung, ibu kota provinsi itu. Banyak gedung bertingkat, hotel-hotel baru, rumah sakit baru, dan pusat perbelanjaan baru. Kantor perwakilan perusahaan otomotif juga hadir dengan gedung-gedung yang lebih modern. Bahkan, sebuah sekolah bertaraf internasional pun sedang dibangun.
Haryanto Paspa, Astri Octiana, dan Doni Septadijaya dari tim ekonomi dan moneter Bank Indonesia Lampung merilis ekonomi Lampung triwulan II-2012 tumbuh 6,3 persen. Ada kenaikan signifikan dari pertumbuhan triwulan I yang 5,8 persen. Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan memberikan sumbangan terbesar, lalu sektor pertanian.
Pembantu Dekan III Fakultas Ekononi Universitas Lampung Habibulah Jima menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Lampung rata-rata 6,1 persen. ”Pertumbuhan itu menunjukkan situasi sedang kondusif. Dengan adanya konflik yang sering terjadi bisa berdampak buruk pada laju pertumbuhan investasi, jadi harus disikapi,” katanya.
Geliat kemajuan Lampung mengingatkan Kompas akan salah satu topik yang cukup menyita waktu dan pemikiran peserta di ruang rapat utama Kantor Gubernur Lampung awal Oktober 1996, yakni tentang kota ”Bandar Lampung 2020”. Diproyeksikan sosok Bandar Lampung yang metropolis dan dipetakan pula infrastruktur pendukung yang harus dibangun sejak awal.
Paparan tentang ”Bandar Lampung 2020” itu sebenarnya merupakan konsekuensi dari obsesi utama Pemprov Lampung membangun daerahnya menjadi salah satu simpul distribusi barang dan jasa nasional. Provinsi seluas 35.376,50 kilometer persegi itu ingin lebih daripada sekadar hinterland Jabotabek.
Masih terngiang kata-kata Ketua Bappeda Lampung kala itu, Harris Hasyim. ”Lampung harus menjadi salah satu simpul distribusi barang dan jasa nasional. DKI Jakarta dan Jawa Barat sudah terlalu padat. Lampung harus siap. Visi dan imajinasinya harus jelas,” ujarnya— tokoh visioner Lampung itu telah berpulang beberapa tahun lalu.
Letak daerah yang kini dihuni sekitar 7,6 juta orang itu memang strategis. Ini terutama jika dilihat sebagai gerbang lintas dua kawasan ekonomi penting, yakni antara segitiga Singapura-Johor-Riau (Sijori) dan Jakarta, pusat pasar nasional. Pembangunan jembatan Selat Sunda adalah salah satu agenda yang siap didukung Lampung.
Daerah ini memiliki sumber daya pendukung yang prospektif sehingga disebut daerah unggulan luar Jawa. Sejak lebih dari dua dekade silam, sekitar tahun 1990-an, Lampung telah berkembang menjadi sentra pertanian dan kawasan industri, terutama pengolahan hasil-hasil pertanian sehingga dijuluki sebagai bumi agribisnis dan agroindustri.
Lampung memiliki lahan perkebunan besar kelapa sawit, karet, singkong, kakao, lada hitam, kopi, jagung, dan tebu. Di beberapa daerah pesisir, komoditas perikanan, seperti tambak udang, menonjol, bahkan untuk skala nasional dan internasional. Semua itu membentuk intensitas dan mendominasi struktur ekonomi agraris Lampung.
Selain hasil bumi, Lampung juga gerbang utama Jawa dan Sumatera. Dari hasil bumi yang melimpah tumbuhlah banyak industri seperti di daerah pesisir Panjang, Natar, Tanjungbintang, dan Bandarjaya. Di sini tumbuh perkebunan tebu dan industri gula, antara lain milik Gunung Madu Plantation, Sugar Group, dan Pemuka Sakti Manis Indah.
Potensi itu masih ditambah dengan pengembangan peternakan dengan pola inti rakyat untuk penggemukan berhasil merangsang peternak dalam mengembangkan usahanya. Pola ini didukung swasta melalui program kemitraan dan koperasi unit desa untuk memasok daging segar berkualitas tinggi bagi kebutuhan pasar.
Di tengah sebaran potensi yang begitu nyata, Lampung kini juga makin sering didera konflik agraris dan konflik komunal, serta kerusuhan sosial akibat perilaku buruk elite politiknya. Pada Mei 2012 terjadi konflik agraris di Mesuji, Lampung bagian utara. Terjadi juga tiga kali konflik komunal dan kerusuhan sosial di Lampung Selatan.
”Investasi membutuhkan keamanan dan ketenangan. Konflik berdampak buruk, kontraproduktif terhadap investasi. Investor akan berpikir ulang tentang rencana menanamkan modalnya. Penyelesaian konflik sering kali hanya selesai di tingkat elite, sedangkan akar rumput tidak dilibatkan,” kata Jima.
Contoh tentang dampak konflik itu terasa di Lampung Selatan. Di saat pertumbuhan ekonomi regional Lampung mencapai rata-rata 6,1 persen, Lampung Selatan malah mengalami kemerosotan dibandingkan dengan daerah lain. ”Lampung Selatan lebih rendah, pertumbuhannya hanya 5,9 persen, jauh di bawah yang lain,” katanya.
Padahal, Lampung Selatan adalah gerbang utama lintas Jawa-Sumatera. Karena memiliki posisi strategis dari sisi geografisnya itu, maka visi pemerintah daerah harus mampu mengelola setiap riak permasalahan di tengah warga agar tidak meledak menjadi sebuah bom yang dapat menghancurkan obsesi regional Lampung.
Pemerintah daerah yang bijak memang harus tanggap dan peduli mengurus daerahnya, dan hadir di tengah masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan problem yang dihadapi. Tidak hanya untuk dicatat di buku agenda kunjungan, tetapi juga diwujudkan dalam aksi nyata yang membuat rakyat mencintai pemimpinnya karena kompetensi dan kapasitasnya itu.
Terpopuler
Now Trending
