Kompas.com - 03/11/2012, 12:12 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI hanya menyebutkan peran seorang anggota DPR Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat Ignatius Mulyono terkait sertifikasi tanah proyek Hambalang. Padahal, untuk meloloskan megaproyek ini, pembahasan anggarannya harus terlebih dulu mendapatkan persetujuan para anggota dewan.

Mengapa para anggota DPR utamanya Komisi X yang menjadi mitra kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga lolos dari audit Hambalang ini?

Sejumlah pengamat mencurigai hasil audit BPK ini yang dinilai tidak menyeluruh dan menutup mata akan peranan para anggota DPR dalam megaproyek Hambalang. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mencurigai adanya kenaikan anggaran proyek Hambalang yang cukup signifikan dari Rp 125 miliar pada masa Menpora Adhyaksa Dault, meningkat menjadi Rp 1,2 triliun di masa Menpora Andi Mallarangeng.

"Audit BPK ini tidak pernah menyeluruh, tidak pernah tanya ke DPR, apakah teman-teman DPR jadi sumber pencarian BPK? Di sini ada item kenaikan luar biasa yang tidak bisa kami lihat di audit ini siapa yang mencairkan dan siapa yang menerima," kata Emerson dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (3/11/2012).

Ia pun mengkritik kinerja Panja Hambalang di Komisi X yang dinilai kerjanya pasif dan hanya menunggu BPK bekerja.

"Dari Rp 125 miliar menjadi Rp 1,2 triliun, jangan-jangan Panja yang mengatur. Hingga kini kita tidak dengar pernyataan internal mereka kalau ada anggota DPR yang terlibat akan diproses," kata Emerson.

Sementara itu, pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanudin Muhtadi beranggapan bahwa proyek Hambalang tidak terlepas dari berbagai pihak.

"Lolosnya Hambalang yang akhirnya sampai Rp 2,5 triliun itu peran DPR juga. Jadi, tidak mungkin tidak ada rapat-rapat antara DPR dan Kemenpora. Apakah DPR sama sekali tidak punya peran dalam lolosnya proyek multiyears ini?" imbuh Burhanudin.

BPK akhirnya menyerahkan hasil audit investigasi terhadap proyek Hambalang pada 31 Oktober lalu. Hasil audit itu baru merupakan tahap pertama. Di dalam audit itu, BPK akhirnya memasukkan Menpora Andi Mallarangeng dan Menkeu Agus DW Martowardoyo.

Selain Menpora dan Menkeu, pejabat negara lain di Kementerian Keuangan dan Kemenpora juga disebut di dalam laporan audit Hambalang. Namun, hanya ada satu nama anggota DPR di dalam audit itu yakni Ignatius Mulyono.

Ignatius Mulyono yang merupakan anggota Komisi II DPR bidang pemerintahan itu diduga telah menyalahgunakan kewenangan dengan meminta surat keputusan Hak Pakai lahan Hambalang ke Sestama Badan Pertanahan Negara (BPN). Sementara itu, BPK sama sekali tidak menunjuk satu pun anggota Komisi X yang merupakan mitra kerja Kemenpora.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Wamenkumham: Ada 190.000 Kasus Narkoba, yang Tak Terungkap Teorinya Bisa 7 Kali Lipat

    Wamenkumham: Ada 190.000 Kasus Narkoba, yang Tak Terungkap Teorinya Bisa 7 Kali Lipat

    Nasional
    IKN Rentan Ancaman Serangan Udara, Jenderal Andika Akui TNI Kekurangan Alutsista

    IKN Rentan Ancaman Serangan Udara, Jenderal Andika Akui TNI Kekurangan Alutsista

    Nasional
    Dukcapil: Penulisan Nama Dua Kata di E-KTP Sifatnya Imbauan, Satu Kata Boleh

    Dukcapil: Penulisan Nama Dua Kata di E-KTP Sifatnya Imbauan, Satu Kata Boleh

    Nasional
    Menag: Layanan Haji di Saudi Sudah Siap

    Menag: Layanan Haji di Saudi Sudah Siap

    Nasional
    Kemendagri Atur Penggunaan Nama Minimal Dua Kata di E-KTP, Ini Alasannya

    Kemendagri Atur Penggunaan Nama Minimal Dua Kata di E-KTP, Ini Alasannya

    Nasional
    Sejarah Pemilu 1971 dan Partai Politik Peserta

    Sejarah Pemilu 1971 dan Partai Politik Peserta

    Nasional
    Geledah Ruang Kerja Wakil Wali Kota Ambon, KPK Sita Dokumen Catatan Tangan Berkode Khusus

    Geledah Ruang Kerja Wakil Wali Kota Ambon, KPK Sita Dokumen Catatan Tangan Berkode Khusus

    Nasional
    Jokowi Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Serbia, Bahas Kerja Sama Perdagangan

    Jokowi Terima Kunjungan Kehormatan Menlu Serbia, Bahas Kerja Sama Perdagangan

    Nasional
    Wamenkes: Saat Ini Covid-19 Belum Endemi, tapi Pandemi yang Terkendali

    Wamenkes: Saat Ini Covid-19 Belum Endemi, tapi Pandemi yang Terkendali

    Nasional
    Elektabilitasnya Rendah, Cak Imin Dinilai Hanya Bercanda soal Syarat Diusung Capres

    Elektabilitasnya Rendah, Cak Imin Dinilai Hanya Bercanda soal Syarat Diusung Capres

    Nasional
    Siapa Harun Masiku yang Jadi Buronan KPK dan Mengapa Sulit Ditangkap?

    Siapa Harun Masiku yang Jadi Buronan KPK dan Mengapa Sulit Ditangkap?

    Nasional
    KPU: Pemilu Ajang Legal Meraih atau Pertahankan Kekuasaan, Tensi Politik Akan Tinggi

    KPU: Pemilu Ajang Legal Meraih atau Pertahankan Kekuasaan, Tensi Politik Akan Tinggi

    Nasional
    Wamenkes Merasa Pede Libur Lebaran Tak Tingkatkan Kasus Covid-19

    Wamenkes Merasa Pede Libur Lebaran Tak Tingkatkan Kasus Covid-19

    Nasional
    Penolakan Gubernur Lantik Penjabat Dinilai karena Dampak Ketiadaan Regulasi soal Pemilihan

    Penolakan Gubernur Lantik Penjabat Dinilai karena Dampak Ketiadaan Regulasi soal Pemilihan

    Nasional
    Kapolri: Pemilu 2024 Jauh Lebih Kompleks, Perlu Pengamanan Lebih Awal

    Kapolri: Pemilu 2024 Jauh Lebih Kompleks, Perlu Pengamanan Lebih Awal

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.