Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Minta Dahlan Iskan Terbuka

Kompas.com - 30/10/2012, 22:56 WIB
Suhartono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com-  Pascakonflik antara DPR dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan, beredar inisial nama anggota-anggota DPR dari berbagai fraksi yang dituding sering menerima upeti dari kalangan BUMN. Selain inisial nama SN, AK, MWN dan lainnya, ada juga inisial nama BS. Inisial BS seperti mengarah pada inisial nama Bambang Soesatyo, anggota Fraksi Partai Golkar. Padahal, inisial BS tak selalu berarti Bambang Soesatyo.

"Di Golkar sendiri yang berinisial BS ada beberapa. Di antaranya, saya, Budi Supriyanto, Bambang Sutrisno dan lainnya. Oleh sebab itu, Dahlan Iskan harus mengklarifikasi dan memperjelas kepanjangan nama-nama itu sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang kebetulan mirip dengan inisial tersebut," ujar anggota Komisi III DPR Bidang Hukum Bambang Susatyo, Selasa (30/10/2012) malam di Jakarta. Sebab, tambah Bambang, beredarnya inisial sejumlah nama anggota DPR dari berbagai fraksi yang diduga kerap melakukan pemerasan terhadap sejumlah BUMN,yang katanya bersumber dari informasi Humas BUMN, sangat meresahkan dan merugikan anggota Dewan yang kebetulan namanya mirip denga inisial tersebut.

"Untuk itu, saya mendesak Humas BUMN untuk segera mengumumkan nama lengkap dari inisial-inisial itu agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat kemiripan inisial tersebut. Misalnyan nama saya," kata Bambang. Menurut Bambang, jika Humas BUMN tidak segera mengklarifikasi dan mengumumkan, maka tidak tertutup kemungkinan nama-nama yang kebetulan mirip dengan insial itu dapat mengadukan Humas BUMN. "Sebab, patut diduga ada unsur kesengajaan pencemaran nama baik dan upaya pembusukan terhadap sejumlah anggota DPR yang tidak ada hubungannya dengan bidang tugas komisinya baik langsung maupun tidak langsung, melalui modus penyebutan inisial," jelas Bambang lagi.

"Beredarnya inisial anggota DPR pemeras BUMN itu sangat disesalkan. Sebab itu, harus dibuka seterang-terangnya agar tidak menimbulkan fitnah. Kita akan kasih waktu 2x24 pada Humas Kementerian BUMN. Jika benar mereka yang umumkan inisial-inisial tersebut harus dibuka seterang-terangnya. Jika tidak membuka, kami akan melaporkan ke polisi karena menebar fitnah," jelas Bambang lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com