Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Haji 80 Tahun Prioritas Berangkat

Kompas.com - 30/10/2012, 09:04 WIB
Agus Mulyadi

Penulis

MEKKAH, KOMPAS.com — Menteri Agama Suryadharma Ali sedang mengkaji kebijakan yang memprioritaskan pendaftar haji berusia 80 tahun ke atas bisa langsung berangkat tanpa perlu masuk daftar tunggu.

"Usia berapa lagi mereka akan berangkat kalau sudah 80 tahun masih harus menunggu 10 tahun," kata Menag dalam konferensi pers, di Mekkah, Selasa (30/10/2012).

Menag menyampaikan hal itu saat melakukan evaluasi tahap awal pelaksanaan haji yang baru saja usai tahap ritual pokok berupa wukuf di Arafah, mabit dan melontar jumrah di Mina, serta tawaf dan sa’i di Masjidil Haram.

Menurut Suryadharma, kajian matang perlu dilakukan mengenai batasan umur yang akan diprioritaskan, yaitu di atas 80 tahun atau di atas 85 tahun, sehingga tidak mengganggu daftar tunggu yang sudah tersusun.

Sementara mengenai rencana pembuatan kloter (kelompok terbang) khusus manula (manusia lanjut usia) dengan penambahan jumlah petugas bagi kelompok ini, Menag mengatakan, ide itu sedang dipertimbangkan karena bisa saja kelompok manula tersebut dibentuk saat turun dari pesawat di Jeddah.

"Kalau dari daerah asal mereka datang, sulit membentuk kelompok tertentu jemaah berusia lanjut karena mereka berasal dari berbagai pelosok di Tanah Air," kata Menag.

Berkaitan dengan banyaknya tindak kejahatan terhadap jemaah haji Indonesia di Tanah Suci berupa pencopetan, penipuan, perampasan, dan pencurian, Menag mengatakan akan memperbanyak petugas keamanan agar lebih menjamin keamanan, terutama di pondokan-pondokan.

"Namun, upaya pencegahan harus ditingkatkan dengan memberikan informasi mengenai tindak kejahatan yang mengancam jemaah karena di pondokan pengamanan bisa dilakukan, tetapi jika di masjid sulit dikontrol," paparnya.

Suryadharma, yang didampingi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Anggito Abimayu dan Sekjen Kemenag Bachrul Hayat, juga mengatakan, tahun depan simbol identitas Indonesia pada pakaian jemaah haji Indonesia dan petugas akan ditambah, yaitu berupa bendera di pakaian atau tulisan Indonesia.

Penambahan identitas itu akan membantu petugas mengenali jemaah Indonesia serta memberi rasa kebanggaan terhadap nasionalisme berbangsa.

Ia juga akan mengusulkan kepada Pemerintah Arab Saudi agar di Mekkah dipasang tanda-tanda lalu lintas berbahasa Indonesia seperti yang telah ada di Madinah. Jemaah Indonesia paling besar jumlahnya dan sering mengalami kesulitan karena rambu-rambu lalu lintas dan simbol-simbol petunjuk lainnya bertulisan Arab dan Inggris yang tidak dimengerti jemaah Indonesia.

Kementerian Agama, kata Suryadharma, mulai tahun depan juga mempertimbangkan kenaikan jumlah setoran awal biaya ongkos naik haji (ONH), dengan tujuan mengurangi daftar tunggu dan memudahkan para jemaah haji saat melakukan pelunasan.

Sejauh ini, ujarnya, penyelenggaraan haji tahun ini lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama kelancaran transportasi saat mulai proses wukuf di Arafah, selanjutnya transportasi menuju Muzdalifah dan Mina, serta kembali ke Mekkah.

Tahun ini tergolong sangat lancar walaupun terjadi hambatan sedikit di Muzdalifah karena para supir meminggirkan busnya di tepi jalan. Namun, umumnya tergolong lancar karena hanya makan waktu sekitar 1,5 sampai dua jam dibandingkan dengan proses yang sama tahun lalu, yang memakan waktu antara empat sampai enam jam perjalan bus pada rute tersebut.

Sumber: Antara

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

    Nasional
    Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

    Nasional
    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com