Kesinisan Parpol kepada Dahlan Iskan Terkait Pemilu 2014?

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri BUMN Dahlan Iskan membuat kuping para anggota Dewan panas dengan keluhannya kepada Sekretaris Kabinet Dipo Alam soal adanya oknum anggota DPR yang meminta jatah. Anggota Dewan pun menyerang Dahlan melalui berbagai pernyataan, baik melalui media massa maupun dalam Rapat Kerja Komisi VII Bidang Energi yang tidak pernah dihadiri Dahlan Iskan.

Juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, melihat sikap sinis anggota Dewan kepada Dahlan Iskan tidak terlepas dari persaingan menghadapi Pemilu 2014. "Semua ini kan dalam rangka persaingan. Maka istilah dalam ekonomi, bersainglah dengan sempurna. Saya melihat kalau di fraksi, komisi, paripruna ini kelihatan. Pers saja bisa mengendus, apalagi kami," ujar Ruhut, Kamis (25/10/2012) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Sosok Dahlan Iskan dalam beberapa survei masih menjadi calon presiden atau wakil presiden yang cukup populer. Oleh karena itu, Ruhut mencurigai partai-partai menengah di DPR berusaha memojokkan Dahlan untuk kepentingan pemilu. Partai-partai menengah itu, lanjut Ruhut, sengaja menjatuhkan Dahlan karena juga menargetkan posisi wakil presiden di 2014.

"Saya melihat kesinisan sahabat-sahabat parpol menengah akhir-akhir ini terhadap figur pembantu presiden ini seperti kalah sebelum berkembang. Mereka kan figur profesional dan diidolakan, sementara parpol menengah targetnya wapres juga. Tapi jadinya norak, memalukan," imbuh Ruhut.

Perseteruan antara anggota Dewan dan Dahlan Iskan bermula dari adanya surat edaran Dahlan meneruskan surat Sekretaris Kabinet terkait imbauan tidak melakukan praktik kongkalikong dengan DPR, DPRD, dan rekanan dalam menjaga APBN untuk rakyat. Namun, setelah surat edaran dikeluarkan, Dahlan mengeluh kepada Dipo melalui pesan singkat soal masih saja ada anggota DPR yang meminta jatah.

Pernyataan Dahlan kemudian diributkan oleh anggota Dewan. Dahlan pun diminta untuk mengklarifikasi pernyataannya itu di hadapan anggota Dewan. Dahlan juga sempat dipanggil Komisi VII Bidang Energi terkait dugaan inefisiensi PLN sebesar Rp 37,6 triliun pada saat Dahlan menjabat sebagai Dirut PLN.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR